Demi Keamanan, Anggota DPR Terpilih Wajib Berangkat Jam 7 Pagi

Senin, 30 September 2019 20:35 WIB

Sejumlah anggota DPR RI berswafoto bersama dengan Pimpinan DPR RI usai Rapat Paripurna terakhir masa jabatan 2014-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2019. Rapat Paripurna tersebut mengagendakan laporan pimpinan Panitia Khusus terhadap hasil kajian pemerintah atas pemindahan ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indra Iskandar menjelaskan prosedur keamanan untuk pelantikan anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024 pada Selasa, 1 Oktober 2019. Anggota DPR dan DPD terpilih diwajibkan sudah berangkat menuju ke gedung parlemen pukul 07.00 WIB.

"Sudah kami imbau, besok mandatory-nya semua mengikuti aturan kami, jadi semua pagi jam tujuh sudah berangkat dari titik-titik penginapan," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2019.

Indra mengatakan anggota DPR dan DPD terpilih tak perlu santap pagi di hotel tempat mereka menginap. Panitia akan menyiapkan sarapan di Kompleks Parlemen. "Nanti sarapan dan lain sebagainya akan kami atur di sini, di Kompleks Parlemen, bukan di hotel," kata Indra.

Para anggota DPR dan DPD terpilih itu mendapat fasilitas menginap di tiga tempat. Yakni Hotel Shangri-La, Hotel Ritz Carlton, dan Hotel Fairmont. Berdasarkan undangan dari Komisi Pemilihan Umum, mereka mendapat fasilitas tersebut sejak tanggal 29 September hingga 2 Oktober 2019.

Indra mengatakan acara pelantikan akan dimulai pukul 10.00 WIB dengan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pengambilan sumpah akan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Advertising
Advertising

Besok, Komisi Pemilihan Umum akan melantik 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD periode 2019-2024. Setelah pelantikan, DPR baru akan menggelar sidang paripurna perdana untuk memilih ketua dan wakil ketua.

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

1 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

2 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

4 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

21 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya