TEMPO.CO, Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberi rapor merah atas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama periode 2014-2019. Dalam lima tahun ini, DPR hanya menghasilkan 91 Rancangan Undang-undang (RUU).

Di antara 91 RUU tersebut, hanya 36 RUU dari daftar Prolegnas 2015-2019, sisanya RUU Kumulatif. Sementara itu, target Prolegnas periode ini adalah 189 RUU Prolegnas. "Kalah jauh dengan 2009-2014 mencapai 125 RUU. Rapornya merah," ujar Peneliti Formappi, Lucius Karus saat dihubungi Tempo pada Senin, 30 September 2019.

Produk legislasi yang dihasilkan, kata Lucius, juga tak sesuai dengan besarnya anggaran untuk membuat undang-undang. Anggaran untuk periode 2014-2019 adalah Rp 5,7 triliun. "Anggaran naik terus, sementara kinerja tak berubah," ujar dia.

Lucius menilai, minimnya RUU yang dihasilkan DPR disebabkan berbagai alasan. Seperti, perencanaan tidak terfokus, tidak terarah, dan tersistematis.

Selain itu, kata dia, faktor lainnya karena terlalu banyak kegaduhan yang menyedot waktu dan energi, gonta-ganti ketua DPR sampai empat kali.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berdalih, pelaksanaan Prolegnas selama ini sulit mencapai target karena berbagai kendala, antara lain; penentuan target prioritas tahunan yang terlalu tinggi yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas dan ketersediaan waktu legislasi dan dead-lock antara Pemerintah dan DPR maupun di internal Pemerintah sendiri.

Dalam kurun lima tahun periode ini, kata Bamsoet, DPR juga menyelesaikan 13 RUU di bidang anggaran. "Saya selaku Ketua DPR menyampaikan permintaan maaf seluruh rakyat Indonesia atas kekurang-sempurnaan dan kekhilafan dalam pengabdian kami," ujar Bamsoet saat menyampaikan pidato penutupan masa bakti anggota DPR RI Periode 2014-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 30 September 2019.