Pesan Wiranto untuk Demonstrasi Pelantikan DPR 1 Oktober

Senin, 30 September 2019 17:51 WIB

Menko Polhukam Wiranto memberikan arahan dalam acara pengucapan ikrar setia kepada Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan aparat keamanan telah mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Selasa, 1 Oktober 2019. Aksi ini bersamaan dengan pelantikan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Gedung DPR.

"Memang diperkirakan besok masih akan ada demo dari berbagai ormas," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 30 September 2019.

Mantan Panglima ABRI itu mengingatkan agar massa tak melanggar aturan dan tak berbuat rusuh dalam aksi besok. Ia tak ingin pelaksanaan pelantikan DPR RI yang merupakan amanat konstitusi terganggu akibat demo.

Ia mengingatkan bahwa aparat keamanan telah siaga untuk segala macam kemungkinan. Wiranto berjanji tak akan ada tindakan represif aparat jika demonstrasi berjalan dengan tenang. Ia tak mau unjuk rasa 24-25 September lalu yang berakhir rusuh terulang kembali.

"Ini bukan demo lagi, tapi ini gerakan yang dilakukan perusuh. Jadi sebenarnya aparat keamanan enggak lagi melakukan langkah-langkah antisipasi demonstrasi, tapi antisipasi kerusuhan. Ini yang harus dipahami masyarakat," kata Wiranto.

Ia pun meminta massa aksi agar tak mudah diprovokasi saat menjalankan unjuk rasa. Ia menyebut aksi semacam itu hanya akan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat lain.

Sehari menjelang pelantikan DPR, aksi demonstrasi juga masih bergulir. Kali ini aksi dilakukan di sekitar Patung Arjuna Wiwaha di dekat Monas, Jakarta Pusat. Aksi kemudian dilanjutkan ke sekitar Gedung DPR RI. Meski begitu, barikade pagar berduri telah dipasang di sekitar Gedung DPR.

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

23 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

6 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya