KPK Sayangkan Sebagian Anggota PMII Percaya dengan Isu Taliban

Sabtu, 21 September 2019 11:36 WIB

Demonstrasi oleh kelompok PMII disertai membakar ban di depan Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 September 2019. Mereka mendukung revisi UU KPK dan mengecam pimpinan KPK saat ini. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan sikap sebagian anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang percaya pada isu adanya pemikiran Islam garis keras yang dikenal dengan sebutan Taliban di tubuh lembaga antirasuah itu. KPK menyatakan isu itu diciptakan hanya untuk mendiskreditkan lembaganya. “Sangat disayangkan kalau orang-orang intelektual kemudian terjebak dalam isu yang tidak benar itu,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Jumat, 20 September 2019.

Febri mengatakan KPK telah berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Hasilnya, BNPT menyatakan tak ada perkembangan Islam garis keras di KPK. Febri mengatakan hal itu juga diperkuat dengan pernyataan dari Gusdurian dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang juga sudah menyatakan bahwa tidak ada Taliban di KPK.

Sebelumnya, puluhan anggota PMII berdemo di depan KPK memprotes penetapan tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pada Jumat, 20 September 2019. Mereka menyatakan KPK telah digunakan oleh kelompok tertentu sebagai alat politik, yakni kelompok Taliban di KPK.

Kendati demikian, Febri mengatakan tak semua anggota PMII termakan isu itu. Diketahui, sejumlah Pengurus Cabang PMII menolak instruksi untuk mendemo KPK, seperti PMII cabang Sleman dan Purworejo.


Advertising
Advertising

Berita terkait

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

10 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

10 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

13 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

13 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

16 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

22 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

23 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 hari lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya