TEMPO.CO, Malang - Puluhan akademikus lintasdisiplin ilmu dan pegiat antikorupsi di Kota Malang, Jawa Timur menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Mereka menyatakan revisi UU KPK merupakan bentuk pelemahan KPK. “Beberapa kali terjadi pelemahan KPK sejak 10 tahun lalu,” kata koordinator akademikus Malang, Sulardi, Rabu 11 September 2019.

Pelemahan, kata pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini, dimulai sejak kasus cicak vs buaya 10 tahun lalu hingga terjadi hak angket DPR untuk pimpinan KPK. Pelemahan KPK memasuki babak baru saat seluruh fraksi di DPR menyetujui usul perubahan UU KPK.

Revisi UU KPK dianggap sebagai langkah mundur dengan usulan membentuk Dewan Pengawas, batasan kewenangan penyadapan, dan status kepegawaian pegawai KPK. Poin yang diubah menjadi polemik dan dianggap sebagai sebuah operasi senyap terhadap pelemahan KPK.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan hal yang penting bagi KPK sebagai langkah perbaikan dan pemaksimalan peran KPK sebagai ujung tombak pemberantasan Korupsi. Sehingga pencermatan terhadap proses legislasi terkait Perubahan Undang-Undang KPK merupakan hal yang tidak dapat dihindari.

Perubahan UU KPK, kata dia, berulang kali dilakukan namun ditolak kelompok masyarakat sipil. Menurut Sulardi yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Jawa Timur ini menilai perubahan UU KPK tidak mendesak untuk disahkan. Sehingga ia mengajak seluruh elemen untuk melakukan langkah perlawanan terhadap setiap agenda atau tindakan yang mengganggu indepensi KPK dan menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Termasuk perubahan UU KPK yang akan dilakukan DPR.

“Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam RUU KPK tidak diperlukan,” ujar Sulardi. Jika akan menguatkan KPK, harus melalui penguatan kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia KPK mulai level komisioner, penyidik, penyelidik hingga pegawai KPK.

Pengajar Universitas Negeri Malang Nurudin Hadi menegaskan jika sebagian besar akademikus di Malang menolak revisi UU KPK. Lantaran banyak pasal yang diubah justru melemahkan institusi KPK. "Melemahkan KPK sama dengan membunuh gerakan antikorupsi."

Para akademikus menuntut semua pihak menguatkan KPK sebagai lembaga independen dan menolak agenda pelemahan KPK. Mereka menyesalkan keputusan DPR yang menyetujui revisi UU KPK sebagai insiatif DPR. “Menuntut Presiden menolak dan tidak memberikan persetujuan terhadap perubahan Undang-Undang KPK.”