Ditanya Revisi UU KPK, Rommy: Mikir Perkara Saja sudah Pusing

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka anggota DPR RI (nonaktif) juga mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK , Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Dengan demikian, Rommy siap menjalani proses persidangan dalam dugaan kasus suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama di pusat dan di daerah. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka anggota DPR RI (nonaktif) juga mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK , Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Dengan demikian, Rommy siap menjalani proses persidangan dalam dugaan kasus suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama di pusat dan di daerah. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO,CO, Jakarta-Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengatakan tak mengikuti polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia bilang sudah pusing memikirkan kasus dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Agama yang menjeratnya menjadi terdakwa.

    "Saya itu mikir perkara saja sudah pusing, jadi enggak ada waktu mikir itu urusan DPR dan pemerintah," kata Rommy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 11 September 2019.

    Rencana revisi UU KPK belakangan ini mencuat setelah DPR secara diam-diam menyusun draf revisi tersebut. Draf tersebut kemudian disahkan dalam rapat kilat yang diikuti hanya oleh 77 anggota dewan.

    Rencana revisi ini banyak diprotes lantaran sejumlah perubahan dianggap dapat melemahkan KPK. Di antaranya, keberadaan dewan pengawas, pembatasan penyadapan dan dibatasinya KPK dalam mengangkat penyelidik dan penyidik. Pengesahan pembahasan revisi ini tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

    Adapun Rommy dalam perkara ini, didaka menerima suap dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin sebanyak Rp325 juta. Menurut jaksa, Rommy menerima suap itu bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.