Ini Jadwal Uji Kelayakan Capim KPK dalam Dua Hari Mendatang

Reporter

Dewi Nurita

Selasa, 10 September 2019 07:25 WIB

Ilustrasi Gedung KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum DPR RI sudah mengeluarkan jadwal uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) yang akan digelar dalam dua hari mendatang, 11-12 September 2019. "Kami berharap para capim bisa mengikuti proses fit and proper test ini dengan baik dan benar," ujar Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin malam, 9 September 2019.

Uji kelayakan dan kepatutan akan dimulai pukul 10.00 hingga 18.30. Hari pertama akan diikuti lima orang capim, yakni oleh seorang hakim, Nawawi Pomolango; mantan komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lili Pintauli Siregar; pegawai Kementerian Keuangan, Sigit Danang Joyo; Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron; dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan, I Nyoman Wara.

Tes hari kedua juga akan diikuti lima capim, yakni; Wakil Ketua KPK Alexander Marwata; Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan mantan Deputi Penindakan KPK, Inspektur Jenderal Firli Bahuri; personel kejaksaan, Johanis Tanak; pegawai Sekretaris Kabinet, Roby Arya Brata; serta dosen dan aktivis antikorupsi, Luthfi Jayadi Kurniawan.

Aziz mengatakan hasil uji kelayakan dan kepatutan capim KPK akan diumumkan pada Kamis, 12 September 2019. "Akan difinalisasi paling lambat kamis, bisa lewat musyawarah mufakat atau voting jika tidak dicapai kata mufakat," ujar politikus Golkar itu.

Salah satu isu yang akan ditanyakan kepada capim KPK oleh anggota Komisi III DPR adalah soal revisi UU KPK. Anggota Badan Legislasi Arsul Sani mengatakan bahwa sikap capim KPK mengenai isu itu akan menjadi kontrak politik antara ketua KPK terpilih dengan DPR.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya