TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang diam-diam merampungkan draft revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kurang dari tiga pekan menjelang habis masa jabatan, terlalu dipaksakan. Sebab, revisi UU KPK juga tidak masuk dalam Prolegnas 2019.

Ray menilai DPR melakukan politik otoriter karena tetap melakukan revisi meski dikritik dan ditolak keras masyarakat. "Revisi UU yang mendapat sorotan negatif dari masyarakat, lalu bisa diputuskan dalam dua pekan ini hanya bisa terjadi di era otoritarian," kata Ray melalui keterangan tertulis pada Jumat malam, 7 September 2019. Aturan publik ditentukan oleh mereka yang berkuasa.

Revisi UU KPK yang diajukan Badan Legislasi DPR sudah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna DPR RI, Kamis lalu. Sempat ramai pada 2017, usulan ini tiba-tiba muncul kembali di sisa masa kerja DPR yang kurang dari satu bulan.

Ray meminta Presiden Jokowi tidak menerbitkan surat presiden dan tidak mengirim perwakilan pemerintah dalam pembahasan revisi UU KPK. "Semoga Pak Jokowi tetap tegar berada di barisan anti korupsi."

Ketua KPK Agus Rahardjo bakal mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menolak revisi UU KPK. "Kami akan secepatnya mengirimkan, besok pagi," kata Agus di kantornya, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

Agus mengatakan lembaganya kini sedang berada di ujung tanduk karena adanya upaya pelemahan KPK yang bertubi-tubi. Rentetan kejadian belakangan ini, kata dia, membuat KPK berada dalam keadaan bahaya. "Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk."