TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara atau PTPN III, Dolly Pulungan, sebagai tersangka. Ia diduga meminta uang kepada Pieko Njoto Setiadi, pemilik PT Fajar Mulia Transindo.

Perusahaan PT Fajar Mulia Transindo milik Pieko merupakan distributor gula yang ditunjuk PTPN Persero III untuk mengimpor gula secara rutin. Dolly kemudian meminta fee terkait distribusi gula sebesar Sing$ 345 ribu kepada Pieko untuk menyelesaikan persoalan pribadi.

Selain PTPN, berikut ini 4 perusahaan BUMN yang terjerat kasus korupsi di KPK:

1. PLN

KPK menetapkan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir pada April 2019 lalu. KPK menjerat Sofyan dalam kasus korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. Penyidik menemukan bukti kuat dia menerima suap sebesar Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

2. PT Pupuk Indonesia Logistik

Direksi PT Pupuk Indonesia Logistik dicokok setelah menyuap anggota Fraksi Golkar di DPR, Bowo Sidik Pangarso. KPK menyangka Bowo Sidik menerima Rp 2,5 miliar dari bagian marketing PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasty.

Suap diberikan agar Bowo membantu PT Humpuss kembali memperoleh kontrak kerja sama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik.

3. PT Krakatau Steel

Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro menerima suap Rp 101,7 juta dan US$ 4 ribu dalam pelaksanaan dua proyek bernilai miliaran rupiah di perusahaan baja tersebut.

Suap sekitar Rp 157 juta itu diberikan oleh Direktur Utama PT Grand Kartech Kenneth Sutardja dan Direktur PT Tjokro Bersaudara Kurniawan Eddy Tjokro, melalui perantara Karunia Alexander Muskitta.

4. PT Angkasa Pura

KPK menangkap Direktur Keuangan PT Angkasa Pura, Andra Y. Agussalam. Ia dijerat dengan kasus suap pengadaan baggage handling system atau sistem bagasi otomatis untuk bandar udara. Tersangka diduga menerima uang pelicin Sing$ 96.700 (hampir Rp 1 miliar) dari PT Inti, perusahaan pelaksana proyek yang juga merupakan BUMN.