Istana Tak Bentuk Tim Penyaring Capim KPK, Moeldoko: Ya Ora Toh

Reporter

Friski Riana

Editor

Juli Hantoro

Senin, 2 September 2019 14:06 WIB

Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar aksi dukungan agar Presiden Joko Widodo mencoret capim bermasalah di Car Free Day, Jalan Thamrin, Jakarta, Ahad, 1 September 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan tidak membentuk tim penyaringan profil calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Capim KPK. "Ya, ora (tidak) toh ya. Kan tim seleksi (Panitia Seleksi Capim KPK) memiliki independensi yang sangat tinggi," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin, 2 September 2019.

Moeldoko mengatakan, Pansel Capim KPK memiliki sebagian otoritas Presiden Joko Widodo dalam menyeleksi para capim. Sehingga, ia meminta masyarakat untuk mempercayakan hasil seleksi yang dilakukan Pansel. "Toh tim seleksi juga terdiri dari berbagai komponen berbagai profesi. Jadi, sudah lah, percayakan kepada tim. Kalau diributkan terus gimana?" katanya.

Menurut Moeldoko, integritas para anggota Pansel Capim KPK sudah tak perlu diragukan. Sebab, tim tersebut terdiri dari berbagai komponen profesi yang tidak terkait pemerintah. "Ada Pak Hendardi, Bu Yeti, ada Pak Indriyanto. Yang relatif kan jauh dari pemerintah. Bukan orang pemerintah," ujar Moeldoko.

Kinerja Pansel Capim KPK hingga para peserta seleksi memang menjadi sorotan. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat antikorupsi dan tokoh masyarakat menyoroti sejumlah calon pimpinan yang dinilai mempunyai rekam jejak buruk namun lolos hingga tahap wawancara dan uji publik.

Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK pun meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyaring ulang 10 calon pimpinan pilihan Pansel. Koalisi menilai ada indikasi kuat pelemahan KPK dalam proses seleksi kali ini.

Advertising
Advertising

Berita terkait

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

11 hari lalu

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.

Baca Selengkapnya

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

30 hari lalu

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.

Baca Selengkapnya

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

32 hari lalu

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

33 hari lalu

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.

Baca Selengkapnya

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

33 hari lalu

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.

Baca Selengkapnya

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

34 hari lalu

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

34 hari lalu

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

50 hari lalu

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.

Baca Selengkapnya

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

56 hari lalu

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja

Baca Selengkapnya

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

6 Maret 2024

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?

Baca Selengkapnya