Juru bicara KPK, Febri Diansyah saat konpers OTT Jombang di Gedung KPK, Jakarta, 4 Februari 2018. Uang untuk menyuap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi Puskesmas. TEMPO/Amston Probel
TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah berharap Presiden Joko Widodo dapat memberikan 10 nama calon pimpinan atau capim KPK ke DPR yang minim risiko dan tanpa rekam jejak bermasalah.
"Diharapkan nanti proses di DPR berjalan sebagai sebuah proses politik. Katakanlah demikian, dari 10 menjadi 5 orang," kata Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2019.
Untuk itu, Febri mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap terlibat aktif dalam mengawal proses seleksi capim KPK. Apalagi jika ada upaya-upaya yang bertujuan untuk memperlemah atau menghambat pengawalan publik terhadap proses seleksi. "Maka hal tersebut tidak boleh mengganggu upaya-upaya kita semua, jadi kita akan tetap berjalan terus," katanya.
Febri sebelumnya mengatakan bahwa KPK sudah menyerahkan bukti-bukti rekam jejak capim kepada Pansel KPK sekaligus memaparkannya bertepatan dengan pengumuman 20 capim yang lolos profile assessment pada 23 Agustus lalu.
Namun, dari 20 nama yang diumumkan, ada yang diduga memiliki rekam jejak tak baik berupa pelanggaran etik, penerimaan gratifikasi, hingga dugaan menghambat kerja KPK.
KPK belum memastikan perihal surat pemberitahuan pencegahan ke luar negeri terhadap pengacara SYL yakni Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donal Fariz.
