Istri Gus Dur Minta Jokowi Dengarkan Masukan Soal Capim KPK

Rabu, 28 Agustus 2019 17:30 WIB

Presiden kelima RI Megawati Soekarno Puteri (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (ketiga kiri) berjalan bersama diikuti istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid dan anaknya Yenny Wahid, sebelum mengikuti Sidang Tahunan, di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Sinta Nuriyah Wahid mengatakan berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mau mendengarkan suara masyarakat soal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK).

Menurut dia, hingga kini masyarakat Indonesia telah menunjukkan kepedulian pada masa depan KPK.

Presiden, kata Sinta, juga berkepentingan untuk memiliki pimpinan yang berintegritas dan memiliki rekam jejak bersih. "Apabila KPK kualitas tinggi, maka kualitas pembangunan meningkat," kata istri Presiden Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid, dalam Dialog Kanal KPK di Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2019.

Hal ini, kata dia, dikarenakan proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyisakan banyak persoalan serius. Mulai dari panitia seleksi, hingga calon yang mendaftar.

"Padahal KPK ujung tombak upaya pemberantasan korupsi. Maka harus diupayakan dipimpin oleh orang-orang yang cakap dan berintegritas," ujarnya.

Jika tidak cakap dan berintegritas, Sinta menuturkan tombak akan tumpul dan tidak bisa digunakan untuk memberantas korupsi dengan baik. Maka, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa pimpinan KPK terpilih adalah yang memiliki kualifikasi lebih.

"Baik secara profesi, moral dan intelektual. Sayangnya ada beberapa calon pimpinan yang tidak memenuhi kriteria tersebut tetapi diloloskan oleh pansel," katanya.

Sinta masih berharap seleksi Capim KPK ini dilakukan secara profesional, objektif dan tidak condong pada kepentingan salah satu pihak, melainkan hanya pada kepentingan pemberantasan korupsi. Dia khawatir pimpinan yang tak sesuai akan melakukan abuse of power atau penyelewengan kekuasaan.

Berita terkait

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

20 menit lalu

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Gerindra menyatakan Prabowo sudah mendiskusikan pembentukan presidential club sejak bertahun-tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Kasus Gratifikasi dan TPPU di Tipikor Surabaya

1 jam lalu

Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Kasus Gratifikasi dan TPPU di Tipikor Surabaya

Jaksa KPK telah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara dengan terdakwa Eko Darmanto ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat lalu.

Baca Selengkapnya

Tiga Arahan Jokowi untuk Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Tiga Arahan Jokowi untuk Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

Presiden Jokowi juga mengatakan RKP harus didasarkan pada hasil dengan memperhatikan return ekonomi yang dihasilkan.

Baca Selengkapnya

Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Pernah Jadi Persoalan, Jokowi Tunjuk sebagai Wakil Menteri ESDM

2 jam lalu

Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Pernah Jadi Persoalan, Jokowi Tunjuk sebagai Wakil Menteri ESDM

Eks Menteri ESDM, Arcandra Tahar tersangkut soal kewarganegaraan ganda hingga dicopot dari jabatan. Kkemudian diangkat Jokowi lagi jadi wakil menteri.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

3 jam lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Kepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen

3 jam lalu

Kepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyanjung pemerintahan Presiden Jokowi karena pertumbuhan ekonomi RI stabil pada kisaran 5 persen.

Baca Selengkapnya

Saksi Sidang Syahrul Yasin Limpo Mengaku Pernah Ditagih Ajudan SYL untuk Beli Senjata, tapi Tak Ada Bukti

3 jam lalu

Saksi Sidang Syahrul Yasin Limpo Mengaku Pernah Ditagih Ajudan SYL untuk Beli Senjata, tapi Tak Ada Bukti

Dugaan pembelian senjata oleh ajudan itu diungkap ke persidangan oleh kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, namun jaksa KPK bilang tidak ada.

Baca Selengkapnya

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

9 jam lalu

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

13 jam lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

15 jam lalu

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

Adapun rencana membentuk Presidential Club diungkap oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca Selengkapnya