TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hamka Haq mengaku mendengar keluh kesah dari sejumlah kader PDIP di daerah mengenai jatah menteri. Menurut Hamka, mereka menyayangkan beberapa kementerian yang dipersepsikan dekat dengan rakyat tak diisi orang PDIP.

Padahal partai banteng ini diidentikkan dengan partai wong cilik. "Kami harus menjadi partai merakyat karena itu simbol kami," kata Hamka, dikutip dari Majalah Tempo edisi pekan ini, Senin 26 Agustus 2019.

Karena itu, PDIP mengincar seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Sosial. Selama ini, kata Hamka, yang membagikan kartu bantuan sosial seperti kartu Indonesia sehat dan dana desa bukanlah menteri dari PDIP.

Jabatan Menteri Desa diisi kader Partai Kebangkitan Bangsa Eko Putro Sandjojo, sedangkan Menteri Sosial ditempati kader Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. "Padahal kami partai penguasa," kata Hamka.

Berharap mendapat kedua pos tersebut, PDIP meminta tambahan kursi menteri dalam kabinet mendatang. Permintaan itu disampaikan secara gamblang oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Kongres V PDIP di Bali beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo pun menjamin partai asalnya itu akan mendapat jatah menteri terbanyak.

Hamka pun memprediksi partainya akan mendapatkan satu atau dua pos kementerian yang identik dekat dengan rakyat. "Tapi itu tentu hak Presiden yang memutuskan," kata dia.

Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa juga blak-blakan masih menginginkan kursi Menteri Desa. Wakil Sekretaris Jenderal PKB demisioner Daniel Johan mengklaim kementerian ini cocok dengan apa yang menjadi kepedulian ketua umumnya, Muhaimin Iskandar saat ini.

Ditemui di sela-sela Muktamar VI di Nusa Dua, Bali, Muhaimin enggan berkomentar soal pos Menteri Desa yang diincar PDIP. "Enggak tahu saya, tanya PDIP," kata Muhaimin, Rabu malam, 21 Agustus 2019.

Ditanya apakah masih mengharapkan portofolio kementerian yang didapat saat ini, Muhaimin juga menghindar. "Kami tidak tahu sebelum diajak bicara Pak Presiden, saya enggak bisa ngambil keputusan atau kesimpulan," kata dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | MAJALAH TEMPO