Politikus Golkar, Yorrys Raweyai saat mendatangi rumah duka Sukamdani Sahid Gitosardjono di Jalan Imam Bonjol No.50, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Desember 2017. TEMPO/Kartika Anggraeni
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai menegaskan bahwa permintaan kepada pemerintah agar membubarkan Banser NU (Nahdlatul Ulama) bukan dari dirinya.
Ia mengatakan permintaan itu terdapat dalam pon-poin dari masyarakat Papua yang disampaikan ketika dia datang ke Papua beberapa waktu lalu.
"Itu bukan pernyataan saya. Itu pernyataan masyarakat di Sorong, tolong dipahami secara baik," ujar Yorrys pada saat dihubungi Tempo hari ini, Ahad, 25 Agustus 2019.
Barisan Ansor Serbaguna (Banser) adalah badan otonom di bawah Gerakan Pemuda Ansor NU.
Yorrys, anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih dari Papua, datang ke Sorong, Papua Barat, untuk meredakan tensi massa.
Sejak pekan lalu kerusuhan pecah di sejumlah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat menyusul penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 dan Malang sehari sebelumnya.
Dalam kesempatan itu, Yorrys Raweyai menerangkan, dia mendapat tujuh poin tuntunan masyarakat Sorong. Selain meminta pembubaran Banser, mereka juga berharap Presiden Joko Widodo datang ke Papua serta mengusut kasus di Surabaya dan Malang.
"Itu pernyataan yang dibacakan waktu (masyarakat Sorong bertemu) dengan Menko Polhukam dan (pernyataan itu) dibagikan ke semua. Jadi (pemintaan pembubaran Banser) bukan dari saya."
Kerusuhan di sejumlah daerah di Papua memang dipantik insiden di Surabaya dan Malang, pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu. Saat itu, sejumlah mahasiswa di Surabaya mengalami tindakan diskriminatif dari aparat keamanan dan sejumlah anggota ormas. Banser NU tak terlibat dalam penggerebekan di Surabaya.
