Pimpinan Pagar Nusa Soal Banser NU dan Kasus Bakar Bendera

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Banser NU bersiap mengikuti Apel Kebangsaan dan Kemah Kemanusiaan di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta, 18 April 2017. Ribuan personel Banser NU hadir dalam apel ini. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Anggota Banser NU bersiap mengikuti Apel Kebangsaan dan Kemah Kemanusiaan di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta, 18 April 2017. Ribuan personel Banser NU hadir dalam apel ini. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pagar Nusa yang merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama atau NU, meyakini bendera bertuliskan kalimat tauhid yang diduga dibakar oleh anggota Banser NU di Garut, Jawa Barat, merupakan atribut HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).

    Baca: MUI Nyatakan yang Dibakar di garut Bukan Bendera HTI

    "Banser membakar atribut HTI, bukan kalimat tauhid," tandas Ketua Umum Pagar Nusa Muchamad Nabil Harun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

    Nabil menjelaskan, posisi Banser seperti Pagar Nusa bagian dari keluarga besar NU yang diajari memisahkan mana yang benar dan yang salah dalam mempertahankan Negara Kesatuan RI.

    "Bendera HTI adalah bathil sedang kalimat tauhid adalah haq. Penghormatan terhadap yang haq tidak pernah berkurang sedikit pun, tetapi penindakan kepada yang bathil, bendera HTI, adalah bagian pelaksanaan cinta Tanah Air dan bangsa," kata Nabil.

    Dikatakannya, HTI dilarang karena telah memiliki agenda politik bertentangan dengan konstitusi yang ada di negeri ini. Menurut Nabil, yang menjadi masalah karena HTI menggunakan kalimat tauhid pada atributnya sehingga mengelabui umat Islam akan agenda politiknya.

    "Polemik menyusul insiden pembakaran atribut bendera HTI yang kebetulan memuat kalimat tauhid oleh teman-teman Banser NU di Garut harus menjadi bahan pelajaran buat semuanya," kata Nabil, alumnus Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur ini.

    Nabil menegaskan, kalimat tauhid tidak sepatutnya digunakan sebagai alat pemecah-belah bangsa. Kalimat mulia tersebut justru seharusnya jadi alat pemersatu.  "Selain menjadi sebaik-baik dzikir, kalimat tauhid secara subtansi juga berisi pengakuan kita bersama atas keesaaan Allah," ujarnya.

    "Karena itu, kami berharap polemik soal ini segera dihentikan. Sebab, sekali lagi perlu kami tegaskan, kalimat tauhid tidak sepatutnya digunakan untuk memecah-belah bangsa," kata Nabil.

    Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Setyo Wasisto mengatakan, polisi telah mengantongi identitas pelaku yang membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid ke acara perayaan Hari Santri Nasional di Alun-alun Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin, 22 Oktober 2018.

    "Yang membawa bendera, sudah kami ketahui identitasnya. Polres Garut dibantu Polda Jawa Barat sedang melakukan pengejaran," kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

    HTI Klaim Tak Punya Bendera


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.