TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) periode 2019-2023 telah mengumumkan 20 calon pimpinan yang lolos tahapan profile assessment. Mereka berasal dari berbagai macam latar belakang, mulai dari perwira polisi, jaksa, hakim dan advokat.

Menurut catatan KPK, dari 20 orang nama itu ada yang tidak patuh membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk periode 2018. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hanya 9 orang yang melaporkan LHKPN tepat waktu. Sedangkan 5 orang terlambat melaporkan.

“Sebanyak 2 orang tidak melaporkan yang merupakan pegawai dari unsur Polri dan karyawan BUMN,” kata Febri di kantornya, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.

Berikut adalah jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh capim KPK berdasarkan latar belakang profesi:

Kepolisian

1. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Antam Novambar, terakhir melaporkan harta kekayaan pada 31 Desember 2018 dengan total kekayaan Rp6,6 miliar.

2. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigadir Jenderal Bambang Sri herwanto, total harta kekayaannya per 15 Desember 2014 adalah Rp 3,2 miliar.

3. Karowatpers SSDM Polri, Brigadir Jenderal Sri Handayani. Pada 5 Juli 2019, harta kekayaannya sejumlah Rp6,7 miliar.

4. Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Firli Bahuri. Saat menjabat Wakapolres Lampung Tengah pada 2002 hartanya Rp162 juta. Per 29 Maret 2019, hartanya mencapai Rp 18,2 miliar.

Jaksa dan Mantan Jaksa

5. Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Usaha, Johanis Tanak. Pada Juni 2019, harta kekayaannya Rp8,34 miliar.

6. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Sugeng Purnomo, pada Juli 2019, hartanya Rp2,81 miliar.

7. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Supardi, hartanya Rp2,38 miliar menurut laporan Maret 2019.

8. Mantan Kajati Kalimantan Barat Jasman Panjaitan. Menurut LHKPN per 4 Juli 2012, hartanya mencapai Rp2 miliar.

KPK

9. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pada Februari 2019, hartanya Rp3,9 miliar.

10. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, Sujanarko, total hartanya Rp3,2 miliar pada Desember 2018.

Hakim

11. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nawawi Pomolango, pada 31 Desember, hartanya Rp1,8 miliar.

Karyawan BUMN

12. Cahyo R.E Wibowo. Saat menjabat Departement Head Fraud Risk and Control PT Bank Mandiri pada Desember 2013, hartanya mencapai Rp4,7 miliar.

Penasehat Menteri

13. Jimmy Muhamad Rifai Gani menjabat sebagai Direktur Utama PT Sarinah pada 2010. Jumlah hartanya, Rp5,1 miliar.

Auditor BPK

14. I Nyoman Wara. Pada 31 Desember 2018, hartanya Rp1,6 miliar.

PNS

15. Roby Arya saat ini menjabat Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha. Pada 31 Desember 2018, jumlah hartanya Rp1,8 miliar.

16. Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Dirjen Pajak Kemenkeu, Sigit Danang Joyo. Pada 2016, hartanya Rp2,3 miliar.

Dosen

17. Nurul Ghufron, saat menjabat Dekan di Universitas Jember harta kekayaannya Rp1,8 miliar.

18. Data LHPKN Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Neneng Euis Fatimah tidak ditemukan di situs KPK.

19. Luthfi J. Kurniawan dikenal sebagai akademisi dan pendiri Malang Corruption Watch. Data LHKPN miliknya tak ada di KPK, karena Luthfi bukan penyelenggara negara.

Advokat

20. Lili Pintauli Siregar pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi. Menurut LHKPN yang dilaporkan pada 31 Desember 2017, harta kekayaannya Rp70 juta.