Temuan di 20 Capim KPK: Dari Pelanggar Etik hingga Penghambat KPK

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 23 Agustus 2019 23:12 WIB

Ketua Pansel Capim KPK Jilid V, Yenti Ganarsih (tengah) saat mengumumkan nama-nama kandidat yang lolos tahapan profile assesment di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Pansel telah menggelar tes uji profil pada 8-9 Agustus lalu. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sejumlah catatan mengenai 20 nama capim KPK yang lolos tahap profile assessment. Dua di antaranya diduga pernah melanggar etik dan menghambat kerja KPK dalam menindak korupsi.

"Terdapat sejumlah calon yang bisa dikatakan punya rekam jejak cukup baik, namun masih ada nama-nama yang teridentifikasi memiliki catatan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, 23 Agustus 2019 soal 20 capim KPK..

Febri melanjutkan dari sejumlah nama itu, ada pula yang diduga pernah menerima gratifikasi dan tidak patuh membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Rekam jejak itu, kata Febri, didapatkan dari masyarakat, data penanganan perkara di KPK, hingga pelaporan LHKPN dan gratifikasi. "Kemudian sudah kami cek lapangan," kata dia.

Khusus untuk LHKPN, Febri mengatakan ada 18 orang yang wajib membuat laporan harta kekayaan sementara 2 sisanya tidak karena dari unsur swasta. Dari 18 penyelenggara negara, 2 orang di antaranya tidak pernah melaporkan LHKPN. Keduanya berasal dari polri dan karyawan BUMN.

Menurut Febri, KPK sebetulnya sudah menyerahkan semua data itu kepada pansel KPK pagi ini, 23 Agustus 2019. KPK, kata dia, mempersilahkan pansel bila ingin melihat bukti-bukti terkait kasus itu di Gedung KPK.

Advertising
Advertising

KPK, kata Febri, berharap pansel benar-benar memperhatikan catatan yang diberikan KPK. Sebab, pansel sendiri yang datang ke KPK dan meminta bantuan lembaga antirasuah ini untuk mengecek rekam jejak calon pimpinan.

"KPK akan membahas kembali rencana lanjutan penelusuran rekam jejak setelah Pansel mengumumkan 20 nama capim KPK tadi sore," kata dia.

Berikut adalah daftar 20 nama capim yang lolos tahap profile assessment:

Anggota Polri:
-Antam Novambar
-Bambang Sri Herwanto
-Firli Bahuri
-Sri Handayani

Komisioner dan pegawai KPK:
-Alexander Marwata
-Sujanarko

Advokat:
-Lili Pintauli Siregar

Jaksa dan pensiun jaksa:
-Johanis Tanak
-Sugeng Purnomo
-Supardi
-Jasman Panjaitan

Hakim:
-Nawawi Pomolango

Karyawan BUMN:
-Cahyo R. E. Wibowo

Penasehat menteri:
-Jimmy Muhamad Rifai Gani

Auditor:
-I Nyoman Wara

PNS:
-Roby Arya
-Sigit Danang Joyo

Dosen:
-Luthfi Jayadi Kurniawan
-Neneng Euis Fatimah
-Nurul Ghufron


FRISKI RIANA

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

9 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

10 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

12 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

12 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

13 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

16 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

19 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

21 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya