TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi optimistis bisa memindahkan ibu kota pada 2023.

“Semua kementerian ada, 2023 pindah. Istana sudah siap, 2023 pindah. Atau, maksimal 2024 pindah,” kata Jokowi dalam wawancara dengan Tempo pada Senin, 20 Agustus 2019. “Saya belajar dari Putrajaya, tiga tahun bisa pindah.”

Putrajaya adalah pusat pemerintahan Malaysia saat ini, menggantikan Kuala Lumpur. Malaysia memindahkan Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1997 di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan ada dua provinsi yang menjadi kandidat pusat pemerintahan. Yaitu, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Jokowi mengatakan ada sejumlah tahapan sebelum memindahkan pusat administrasi. Selain kajian untuk memastikan di mana akan dipindah, ia juga butuh dukungan DPR untuk mengubah beberapa aturan. "Makanya kemarin saya meminta izin ke DPR untuk pindah," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Dalam pidato kenegaraan di DPR pada Jumat, 16 Agustus 2019, Presiden memang meminta izin untuk memindahkan pusat pemerintahan. "Dalam kesempatan ini, saya juga meminta izin kepada dewan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan," kata Jokowi.