Fahri Hamzah Sebut Riset Pemindahan Ibu Kota Dangkal, Buktinya?

Sabtu, 17 Agustus 2019 02:52 WIB

Ilustrasi cuaca di Jakarta, TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengkritik rencana Presiden Joko Widodo soal pemindahan Ibu Kota negara ke Pulau Kalimantan.

Fahri mengaku sudah membaca kajian ihwal pemindahan ibu kota itu dan menurutnya riset tersebut dangkal.

"Saya sudah baca itu risetnya Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dangkal betul," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Ada beberapa poin yang dikritik Fahri terkait rencana pemindahan ibu kota ini. Menurut dia, Jakarta secara historis memang dibentuk dan didesain sebagai ibu kota. Fahri pun menilai tidak mudah untuk meninggalkan Jakarta dan segala aspek kesejarahan yang ada.

Secara spesifik, Fahri juga menyampaikan bahwa susah untuk meninggalkan gedung parlemen dan Istana Negara yang ada di Jakarta.

Presiden Joko Widodo memberi hormat sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

"Jadi kita pindah ke tempat yang baru, Indonesia tanpa jejak itu berbahaya," kata Fahri.

Advertising
Advertising

Fahri juga mengkritik tim yang ditugasi untuk mengkaji pemindahan ibu kota. Menurutnya, tim tersebut tak memberikan masukan yang baik kepada Jokowi.

Bukan cuma itu, legislator asal Nusa Tenggara Barat ini menyinggung besarnya anggaran yang diperlukan untuk membangun ibu kota baru. Padahal, selama lima tahun ini Kementerian Keuangan memutuskan moratorium pembangunan gedung-gedung baru untuk kementerian dan lembaga.

"Makanya saya terus terang ini Pak Jokowi harus dikasih feeding yang baik. Menteri-menterinya ini enggak kuat ngomongnya," ujarnya. "Pak Jokowi ini jangan dikasih input yang tidak matang."

Sebelumnya dalam pidato kenegaraan, Jokowi mengumumkan serta meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Namun Jokowi tak merinci lokasi tepat ke mana ibu kota negara baru bakal berlokasi.

"Saudara-saudara, pada kesempatan yang bersejarah ini, saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi terkait rencana pemindahan Ibu Kota..

Berita terkait

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

1 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

2 hari lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

Waketum Partai Gelora Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

8 hari lalu

Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

Pengamat Pertanian Khudori meragukan sistem usaha tani dari Cina yang akan diterapkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

21 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

24 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

27 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

27 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

Dirut KAI Sebut Belum Ada Komunikasi soal Kereta Cepat Brunei Melintas IKN: Masih Terlalu Dini

29 hari lalu

Dirut KAI Sebut Belum Ada Komunikasi soal Kereta Cepat Brunei Melintas IKN: Masih Terlalu Dini

Didiek Hartantyo menyatakan hingga kini belum ada komunikasi apa pun perihal rencana pembangunan kereta cepat di IKN.

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

30 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

38 hari lalu

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.

Baca Selengkapnya