INFO NASIONAL — Tugas bagian hubungan masyarakat (humas) di kementerian maupun di pemerintah daerah bukan hanya sekadar menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga mengelola informasi tersebut.

"Kontrol informasi harus ada di humas, dengan catatan informasi itu benar dan berorientasi pada pelayanan publik," kata Kepala Biro Humas yang juga juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sela-sela acara Piala Humas Jabar 2019 di Bandung, Jumat, 9 Agustus 2019.

Dalam mengelola informasi, Febri menambahkan, bagian humas harus menentukan isi dan target audiens. Baru selanjutnya membuat strategi komunikasi seperti memilih saluran yang digunakan. "Ini memang perlu agak sistematis, agar lagi-lagi, kerja humas tidak terjebak hanya sekadar menyampaikan informasi saja," ujar dia.

Menurut Febri, humas Pemprov Jabar dan 27 kabupaten kota di Jabar, sebaiknya membuat standardisasi tugas kehumasan, terutama yang terkait pengembangan interaksi dengan masyarakat.

"Harapannya, dari forum-forum seperti ini (Piala Humas) ada sharing pengalaman dan perlu ada semacam kesepakatan bersama untuk standardisasi fungsi humas dalam konteks pelayanan publik," katanya.

Febri menjelaskan, saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap KPK mencapai 85 persen. Hal itu, kata dia, tak lepas dari cara pandang humas KPK dalam melihat peran informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pekerjaan.

"KPK bertanggung jawab pada publik, jadi bukan sosialisasi keberhasilan, tetapi lebih dari itu, yakni mempertanggungjawabkan uang yang diberikan kepada masyarakat untuk apa saja," ucap Febri.

Menurut Febri, saat ini masyarakat punya pesimisme yang berlebihan terhadap pemerintah. Untuk itu humas mampu membawa istansinya bersentuhan dengan masyarakat sehingga bisa menjawab persoalan yang ada.

"Saya yakin betul kepala daerah akan mendukung kalau humas punya concern pelayanan terhadap masyarakat sehingga informasi itu fokus pada bagaimana masyarakat merasakan kehadiran dari pemerintah daerah tersebut," kata Febri.

Terkait PR Summit Piala Humas Jabar 2019, Febri mengatakan acara ini bagus bagi insan humas untuk menempatkan posisi sebagai bagian yang krusial dalam pelayanan informasi publik.

"Perlu ada perhatian serius dari unsur pimpinan daerah untuk menempatkan humas sebagai tools dari public accountability ke masyarakat, jadi bukan sekadar menyampaikan apa yang sudah dilakukan pejabat di daerah," ujarnya.

Selain PR Summit, Piala Humas Jabar 2019 juga memberikan apresiasi terhadap insan humas dan protokol se-Jabar yang berprestasi. (*)