TEMPO.CO, Sanur - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah merampungkan pembahasan struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2019-2024. Keputusan diambil dalam Sidang Paripurna Kongres V PDIP di Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, pada Jumat, 9 Agustus 2019.

Pimpinan Sidang Paripurna I Wayan Koster mengatakan struktur DPP tidak akan mengalami perubahan. "Tidak ada perubahan, sama seperti struktur sekarang, terdiri dari 27 personel (pengurus)," kata Koster di Grand Inna Bali Beach, Jumat malam.

Penentuan nama-nama pengurus DPP PDIP seutuhnya menjadi kewenangan Ketua umum Megawati Soekarnoputri. Menurut Koster, yang juga Gubernur Bali, nama-nama itu akan diumumkan hari ini. "Setelah diumumkan, akan dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 oleh Ketum PDIP terpilih."

Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDIP 2019-2024 pada Kamis, 8 Agustus 2019, atau hari pertama kongres. Dia juga menjadi satu-satunya formatur alias formatur tunggal yang akan menentukan pengurus pusat baru PDIP, termasuk pejabat sekretaris jenderal.

Megawati memastikan tak ada jabatan ketua harian atau wakil ketua umum seperti wacana yang berembus sebelum kongres. Maka para peserta kongres menanti siapa Sekretaris Jenderal PDIP. Dalam sejarah PDIP sejak Kongres I pada 2000 belum pernah seseorang dua kali berturut-turut menjabat sekjen.

Sekjen PDIP Demisioner, Hasto Kristiyanto, menyatakan siap jika dipilih kembali menjadi orang nomor dua di partai banteng untuk periode berikutnya. "Itu, kan nanti hak prerogatif Ibu Ketua Umum. Dalam konteks berpartai kita harus siap ditugaskan apapun," ujarnya di arena Kongres V PDIP, kemarin.

Adapun Wakil Sekjen Demisioner Andreas Pareira mengatakan tidak ada yang tidak mungkin dalam soal pejabat sekjen. Menurut dia, Hasto Kristiyanto bisa saja menjabat kembali dan membuat sejarah baru di partai. "Bisa jadi (akan mencetak sejarah baru)," ucapnya di lokasi Kongres V PDIP.

DEWI NURITA