Sinyal Kongres V PDIP, Pengamat: Demokrat Harus Siap Jadi Oposisi

Jumat, 9 Agustus 2019 10:33 WIB

Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengawali kampanye terbuka di Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta Timur, Ahad, 24 Maret 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai jalan Partai Demokrat untuk bergabung ke koalisi Joko Widodo kian berat. Anggapan ini tak terlepas dari tak diundangnya elite Demokrat ke Kongres V PDIP yang digelar di Bali.

Adi mengatakan langkah Demokrat memang terkendala hubungan ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tak harmonis. Selain itu, penolakan dari internal koalisi Jokowi juga tak bisa dianggap remeh.

"Selain dari faktor Mega yang punya kendala psikologis dengan SBY, memang internal yang lain enggak mau ada tambahan," kata Adi kepada Tempo, Jumat, 9 Agustus 2019.

Berkaca dari dinamika politik belakangan ini, Adi menilai Demokrat harus bersiap berada di luar pemerintahan. Konsekuensi politik yang ada ialah berada di tengah seperti periode 2014-2019 atau sekalian menjadi oposisi.

"Demokrat harus siap dengan konsekuensi politiknya. Relatively nonblok atau jadi oposisi sejati. Pilihan itu memang harus dipersiapkan kembali," ujarnya.

Advertising
Advertising

Namun menurut Adi, sikap berada di tengah itu tak terlampau menguntungkan Demokrat. Pilihan itu akan membuat partai mercy ini dianggap tak memiliki jenis kelamin politik yang tegas. Sebab, kekuatan politik Demokrat tak lagi sekuat tahun 2009 lalu.

"Posisi di tengah itu relatif oke dimainkan partai-partai yang masuk tiga besar. Demokrat sekarang posisinya tidak sesignifikan 2009," kata Adi.

Hingga saat ini, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono belum tampak melakukan manuver dan lobi-lobi politik dengan para elite di koalisi Jokowi. Adi menduga mantan presiden dua periode itu tengah menunggu sembari mencermati perkembangan yang terjadi, terutama dinamika di internal koalisi Jokowi.

Empat partai koalisi Jokowi memang mengirimkan isyarat resisten terhadap kemungkinan bergabungnya partai baru ke pemerintahan mendatang. Hanya PDIP yang membuka pintu, itu pun hanya tampak jelas kepada Partai Gerindra.

Dalam pembukaan Kongres V PDIP yang digelar di Bali kemarin, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hadir atas undangan khusus dari Megawati. Selain Prabowo, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan juga diundang. Adapun SBY dan elite Partai Keadilan Sejahtera tak tampak dalam acara tersebut.

"Kami menghormati kebijaksanaan pihak PDIP untuk menentukan list undangan acara Kongres PDIP. Tidak masalah," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar, Kamis, 8 Agustus 2019.

Berita terkait

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

2 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat sepakat dengan pesan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo untuk tidak membawa orang toxic ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

5 jam lalu

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.

Baca Selengkapnya

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

8 jam lalu

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.

Baca Selengkapnya

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

1 hari lalu

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

Partai Demokrat sedang menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

1 hari lalu

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

1 hari lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

1 hari lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

2 hari lalu

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.

Baca Selengkapnya

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

4 hari lalu

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

Emil Dardak berpeluang kuat kembali menjadi pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya