Anggota Fraksi PDIP Dibawa KPK, Djarot: Kalau Korupsi, Pecat

Reporter

Dewi Nurita

Kamis, 8 Agustus 2019 18:22 WIB

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat memberikan keterangan soal rencana dirinya maju dalam Pilgub Sumatera Utara 2018 mendatang di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jakarta, 3 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Organisasi, Djarot Saiful Hidayat, merespons cepat tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencokok anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Nyoman Dhamantra, Kamis, 8 Agustus 2019.

Kader PDIP asal Bali itu dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa terkait operasi tangkap tangan yang digelar KPK di Jakarta pada Rabu malam hingga Kamis. KPK belum menjelaskan mengapa Nyoman turut diperiksa.

Djarot mengaku belum mendengar kabar tersebut. Namun yang jelas, ujar Djarot, Ketua Umum PDIP Megawati sudah menegaskan seandainya ada kader yang melakukan hal-hal di luar perintah partai, seperti korupsi.

"Ibu Mega bilang, kalau mereka ada yang seperti itu (korupsi), itu bukan kader kita. Kalau dia nganu (korupsi), pecat ditempat," ujar Djarot di Grand Inna Bali Beach, Denpasar.

Nyoman sebelumnya diketahui berada di Bali untuk mengikuti Kongres V PDIP. Tim KPK membawa Nyoman dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Ia tiba di Gedung KPK sekitar pukul 14.00. Dalam kasus ini, KPK telah menangkap 11 orang, yakni orang kepercayaan Nyoman, pengusaha importir dan sopir.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan timnya mendapat informasi akan terjadi transaksi soal rencana impor bawang putih ke Indonesia. Di lapangan, KPK menemukan dugaan bahwa penyerahan duit dilakukan melalui sarana perbankan. "Tim KPK mengamankan bukti transfer sekitar Rp 2 miliar," kata Basaria.

Selain itu, kata Basaria, tim KPK juga menemukan sejumlah mata uang Dolar Amerika dari orang kepercayaan Nyoman. KPK mempunyai waktu 24 jam untuk menentukan status hukum orang yang ditangkap. Perkembangan perkara ini bakal diumumkan KPK dalam konferensi pers malam ini.

DEWI NURITA | ROSSENO AJI

Berita terkait

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

27 menit lalu

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

Tim Hukum PDIP menggugat KPU akibat menerima pencalonan Gibran. Perubahan PKPU dilakukan tanpa proses di DPR.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

3 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

8 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

13 jam lalu

PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

PDIP Surabaya mengusulkan wali kota - wakil wali kota inkumben Eri Cahyadi-Armuji maju ke Pilkada Kota Surabaya 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

17 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

17 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

19 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

20 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

20 jam lalu

Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

PDIP menggugat KPU RI ke PTUN. Menyoal perubahan PKPU tanpa melalui proses di DPR.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

21 jam lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya