TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo menyindir jajaran direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) setelah mati listrik massal di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, pada Ahad, 4 Agustus 2019. Moeldoko mengatakan Jokowi kecewa dengan penangangan PLN terhadap kejadian itu.

"Presiden selalu mendengar keluhan masyarakat, penanganannya cukup lama. Presiden ingin memberi pelayanan terbaik kepada publik. Itu yang mendasari," kata Moeldoko saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2019.

Moeldoko mengatakan belajar dari kasus PLN itu, Jokowi ingin langkah mitigasi selalu disiapkan oleh semua menteri sesuai dengan tugasnya. Dalam inisden pemadaman listrik, PLN dinilai tak memiliki langkah mitigasi ketika salah satu bagian penyokong utama listrik bermasalah.

Selain itu, rencana antisipasi untuk kejadian tak terduga juga harus diutamakan. "Contigency plan seperti apa. Sehingga kalau terjadi sesuatu bisa A, B, C, kalau terjadi ini, ini jawabannya. Itu yang dituntut dari presiden," kata Moeldoko.

Meski sebagian besar daerah telah pulih, namun masalah di jaringan listrik PLN belum sepenuhnya selesai. Meski begitu, Moeldoko masih enggan berbicara terkait sanksi bagi direksi PLN atas kejadian ini. "Itu jangan dikedepankan dulu. Yang penting bagaimana menyelesaikan persoalan ini secepatnya," kata Moeldoko.

Mati listrik massal terjadi secara simultan pada Ahad siang lalu, dan terjadi hingga malam hari. Hingga Senin, pemadaman bergilir masih terjadi di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.