KPU Segera Siapkan Peraturan e-Rekapitulasi di Pilkada 2020

Reporter

Halida Bunga

Editor

Amirullah

Rabu, 31 Juli 2019 16:13 WIB

Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum akan menakar kemungkinan penggunaan sistem rekapitulasi di pilkada 2020. Seluruh regulasi sistem tersebut rencananya masih akan dibahas melalui forum group discussion dan perumusan dalam draft peraturan KPU.

"Penjelasan akan disampaikan ketika rumusan sudah dituangkan dalam draft peraturan KPU. Lalu uji publik dengan masyarakat sipil dan partai politik. Di situ secara resmi akan dideklarasikan," kata anggota KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta pada Rabu, 31 Juli 2019.

Setelah dideklarasikan dalam uji publik, rencananya draft itu akan dikonsultasikan ke pemerintah. Hal ini dilakukan berlandaskan Undang-Undang Pilkada pasal 111 ayat 1 dan 2 yang menyebut secara lebih tegas bahwa mekanisme penghitungan dan pemilihan secara manual atau elektronik diatur dengan peraturan KPU dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan pemerintah. "Lalu baru disahkan PKPU. Itu secara formal kalau kami mendeklarasikan akan menggunakan sistem itu," kata Pramono.

Dia mengatakan, hingga beberapa bulan ke depan, KPU akan meneruskan wacana ini sambil mengedukasi masyarakat soal landasan hukum, khususnya untuk membangun kepercayaan publik. KPU ingin mendorong publik untuk mengetahui jika terjadi sengketa pilkada pascarekapitulasi elektronik, suara itu masih bisa dilacak dan tidak hilang.

"Situng aja kepercayaan publik rendah dan seolah-olah tidak percaya, padahal memang tidak digunakan. Maka kami lakukan ini untuk mengetengahkan bahwa sistem e-rekap layak digunakan dan bisa dipercaya menjaga kemurnian hak anda di pilkada nanti," katanya.

Advertising
Advertising

Untuk mencapai hal tersebut, pekan depan, KPU berencana akan melakukan forum group discussion dengan berbagai pihak untuk membahas rumusan yang lebih detil, khususnya mengenai landasan hukum.

"Ada banyak detil yang masih harus didiskusikan dan dikaji, tapi masih jauh. Kami perbanyak wacana ini berkembang di ruang publik karena tantangan kita di pemilu 2019 itu juga soal kepercayaan publik. Itu tantangan yang tidak boleh diabaikan," ujar Pramono.

HALIDA BUNGA FISANDRA

Berita terkait

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

17 jam lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

17 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

18 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

19 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

19 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

22 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

23 jam lalu

Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

Teguh Prakosa memastikan bakal ikut serta dalam Pilkada 2024 sebagai calon wali kota Solo. Berikut rekam jejak pria yang sempat mendampingi Gibran.

Baca Selengkapnya

Bakal Calon Bupati Sragen Minta Dukungan Buruh untuk Maju di Pilkada 2024

1 hari lalu

Bakal Calon Bupati Sragen Minta Dukungan Buruh untuk Maju di Pilkada 2024

Putri mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Wina Sukowati, menggelar silaturahmi bersama Sahabat Buruh Sragen. MInta dukungan buat Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

2 hari lalu

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

Pengambilan formulir ke PKB, Nasdem, hingga PSI.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya