Jokowi Diminta Libatkan KPK dalam Memilih Jaksa Agung Berikutnya

Senin, 29 Juli 2019 11:24 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 di Jakarta, Selasa 4 Desember 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rangkaian acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 untuk menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo memilih Jaksa Agung yang betul-betul independen dan kredibel. Ketua Harian MaPPI FH UI Dio Ashar Wicaksana juga meminta Jokowi melibatkan masukan dari pelbagai pihak terkait Jaksa Agung yang bakal dia tunjuk.

Dio mencontohkan, dalam pembentukan kabinet lima tahun lalu Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penelusuran rekam jejak para calon pembantunya. Dia pun meminta Jokowi menempuh proses yang sama kali ini, tak terkecuali untuk Jaksa Agung.

"Dulu pemilihan menteri-menteri Pak Jokowi fokus dalam hal rekam jejak, tapi waktu Jaksa Agung tidak begitu. Sekarang waktunya Pak Jokowi membuktikan bahwa dia punya kepedulian terhadap penegakan hukum," kata kepada Tempo, Senin, 29 Juli 2019.

Hal ini disampaikan Dio sekaligus menanggapi menghangatnya isu perebutan kursi Jaksa Agung di kabinet periode kedua pemerintahan Jokowi. Sejumlah sumber Tempo menyebutkan, Partai Nasdem menyiapkan kandidat Jaksa Agung yang akan diusulkan menjadi pengganti H.M. Prasetyo.

Sosok yang diusulkan itu bukan berasal dari partai, melainkan internal Kejaksaan. Menurut sumber tersebut, sosok yang dimaksud ialah M. Yusni yang kini menjadi Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung. Yusni juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

Advertising
Advertising

Dio tak mempersoalkan latar belakang Jaksa Agung dari internal atau eksternal kejaksaan. Yang penting, kata dia, Jaksa Agung terpilih harus independen dari kepentingan politik dan bisnis.

"Jaksa Agung yang dipilih harus yang benar-benar berkualitas dan tidak diragukan fungsinya untuk penegakan hukum. Jadi tidak ada kompromi politik di situ," kata Dio.

Dio mengimbuhkan, Jokowi memang tak diwajibkan melibatkan peran dan masukan lembaga lain dalam menggunakan hak prerogatifnya menunjuk menteri dan kepala lembaga. Namun dia menilai proses tersebut baik dilakukan demi transparansi dan memastikan para pembantu presiden adalah orang-orang yang memiliki rekam jejak baik. "Daripada lima tahun nanti ada masalah, lebih baik minta masukan-masukan sekarang."

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

3 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

7 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

10 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

13 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

23 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya