TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, mengatakan partainya menyerahkan pada Presiden Jokowi terkait formasi Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Ia menampik ada friksi yang terjadi di internal koalisi partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 tersebut.

“Jadi tidak ada yang namanya riak-riak atau gelombang. Kadang-kadang apa yang terberitakan di media suka lebih indah dari pada warna aslinya,” ujar Arsul kepada wartawan di Restoran Seribu Rasa, Jumat 26 Juli 2019.

Arsul menambahkan saat ini partai di KIK sudah berlebih. Namun apakah koalisi masih bisa menampung partai lain, Arsul menyerahkan urusan itu kepada Jokowi, dan para Ketua Umum Partai.

Arsul menolak berkomentar lebih jauh, menurutnya penambahan partai dalam formasi koalisi bukan ranahnya. “Nanti ada waktu dan tempatnya tersendiri di mana Pak Jokowi itu akan bertemu para ketua umum secara langsung. Di situ lah akan disinggung,” tuturnya.

Adapun PPP, kata dia, menyerahkannya kepada Jokowi. Dan Arsul mengaku hingga saat ini ia belum mendengar kabar seperti itu.

Arsul berpendapat, meskipun pemerintah ingin mendapatkan yang kuat di parlemen, namun ia percaya pemerintahan Jokowi - Ma’ruf dan koalisi memerlukan fungsi check and balances yang dilakukan partai oposisi.

Bila koalisi terlalu besar, kata dia, kritik dari pihak oposisi tidak akan banyak terdengar. “Nanti suara-suara yang diperlukan untuk check and balances itu hanya sayup-sayup terdengar saja. Saya kira tidak bagus juga dengan perkembangan demokrasi kita,” ucap dia.