Pertemuan Megawati - Prabowo dan Resistensi terhadap Gerindra

Kamis, 25 Juli 2019 09:10 WIB

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto berbicara hangat ditemani es kelapa muda. Dok. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai di koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengapresiasi pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin, Rabu, 24 Juli 2019. Mereka menyebut pertemuan itu baik sebagai silaturahmi di antara dua elite.

"Ketika beliau-beliau ini bertemu, alhamdulillah, ini adalah sinyal positif bagi perkembangan politik nasional," kata Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019.

Arwani menilai wajar jika terjadi pembicaraan ihwal kemungkinan Partai Gerindra merapat ke koalisi pemerintah dalam pertemuan tersebut. Namun, dia mengatakan masuknya Gerindra ke koalisi harus dibicarakan terlebih dulu di internal partai-partai Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma'ruf.

"Jika Pak Jokowi dan teman-teman dalam koalisi memahami bahwa ada kepentingan untuk bergabung dalam koalisi besar, ya nanti dibicarakan secara khusus di KIK," kata Arwani.

Megawati dan Prabowo bertemu di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Seusai pertemuan, Megawati mengatakan bahwa tak ada koalisi dan oposisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mega juga tak mempermasalahkan perbedaan sikap politik di pemilihan presiden 2019. Namun kini, kata dia, semua perbedaan bisa didialogkan bersama.

Advertising
Advertising

Ihwal pembentukan kabinet, Megawati menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Presiden kelima itu pun mempersilakan kapan pun Prabowo ingin datang dan berkomunikasi dengannya. Selain itu, Megawati juga menyarankan Prabowo bertemu dan berbicara dengan Jokowi.

"Kalau Mas Bowo (Prabowo) ingin bertemu dengan Presiden, kalau memang harus saya diminta untuk bisa menyampaikan, saya sampaikan, tetapi kalau Mas Bowo sebaiknya, menurut saya, pasti ngomong sendiri saja dengan Pak Jokowi, pasti akan diterima beliau dengan baik," kata Megawati.

Kendati ada sinyal dari PDIP untuk Gerindra masuk ke koalisi, Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan penambahan koalisi belum menjadi agenda bersama.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid mengatakan format penambahan koalisi juga belum dibahas. "Yang penting merumuskan agenda dulu. Kalau perlu nambah ya nambah, enggak ya enggak," kata Jazilul.

Pertemuan Megawati dan Prabowo ini berlangsung selang dua hari setelah berkumpulnya empat ketua umum partai, yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Seusai pertemuan, mereka kompak menyatakan sepakat tidak memperlebar koalisi.

Pertemuan tersebut berlangsung tanpa petinggi PDIP. Setelah pertemuan Mega-Prabowo, Airlangga meyakini pertemuan itu bukan aksi balasan atas kejadian Senin lalu. Airlangga juga mengklaim pertemuan di DPP Nasdem kala itu terjadi secara dadakan.

"Saya rasa sih enggak juga (pertemuan balasan) karena ada jadwal-jadwalnya," katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 24 Juli 2019.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate menyebut pertemuan Megawati dan Prabowo sebagai KLBK, alias kenangan lama bersemi kembali. Namun dia mengklaim koalisi Jokowi belum memikirkan perlunya ada partai baru yang bergabung.

"Gerindra ambil keputusan di rapatnya bergabung (dengan kami) boleh, ngambil keputusan tetap ada di luar boleh, kami hormati. Tapi kalau mau bergabung tergantung kami," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ARKHELAUS | AHMAD FAIZ

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

7 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

7 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

9 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

9 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

10 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

11 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

11 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

11 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

11 jam lalu

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan Koalisi Indonesia Maju mendukung Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

12 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya