TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan pasrah jika tidak mendapatkan kursi Menteri Agama dalam periode kedua pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi mendatang.

"Kalau soal menteri kan terserah presiden, yang jelas kalau pun tidak diberi lagi portofolio kementerian agama, kami juga enggak mutung," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani saat ditemui usai acara pembukaan Mukernas PPP di Hotel Ledian, Serang, Banten pada Jumat, 19 Juli 2019.

Arsul mengungkap, sebetulnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta sembilan nama calon menteri dari partai berlambang ka'bah tersebut. Hal itu terjadi saat jajaran PPP berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Juli 2019.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu mengatakan, partainya akan mengajukan sembilan nama tersebut setelah Jokowi memberitahu pos mana yang akan diberikan kepada PPP. "Kalau sudah diberitahu posnya, kami akan carikan kader kami yang pas untuk pos tersebut," ujar Arsul.

Yang jelas, kata Arsul, PPP memiliki kader yang berkompeten untuk semua pos. "PPP menyesuaikan permintaan Pak Jokowi saja," ujar dia.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi juga mengaku tidak mematok untuk pos mana pun, termasuk pos menteri agama yang sebelumnya diberikan kepada partainya. "PPP kan pernah di menteri agama, juga pernah tidak, di jaman Pak SBY kami dapat menteri sosial dan menteri koperasi. Kan pengabdian itu tidak memilih bidang," ujar Awiek.