TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengusulkan musyawarah nasional Partai Golkar digelar seusai pelantikan presiden dan cabinet, Oktober 2019. Usul itu disampaikan setelah menerjemahkan pernyataan Presiden Joko Widodo agar Partai Golkar tak gaduh.

"Saya membacanya kami wajib menjaga suasana politik yang kondusif sampai ritual demokrasi agenda lima tahunan selesai yaitu pelantikan presiden dan kabinetnya," kata Bambang di The Sultan Hotel, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.

Bambang bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara pada Senin lalu, 15 Juli 2019. Keduanya berbincang selama hampir dua jam. Seusai pertemuan, Bambang mengklaim diminta Jokowi menjaga kekompakan Golkar.

Meski begitu, Bambang mengklaim tak ada pembicaraan spesifik dengan Jokowi soal waktu pelaksanaan Munas Golkar. Kata dia, Jokowi menyerahkan sepenuhnya mekanisme itu kepada internal Golkar.

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu, Jokowi hanya meminta agar tak ada kegaduhan. Demokrasi, munas, dan pergantian ketua umum adalah hal yang tak bisa terhindarkan, asalkan tak disertai keributan.

Soal waktu Munas, kata Bambang, Golkar sudah tahu sikap Presiden Jokowi yang menyerahkannya pada mekanisme partai. “Kamilah yang wajib menerjemahkan, beliau berharap tidak ada kegaduhan."

Selain karena menerjemahkan pernyataan Jokowi, Bambang memiliki alasan lain mengusulkan Munas Golkar setelah pelantikan presiden dan kabinet.

Pertama, dia mengklaim ingin menjaga kondusifitas menjelang pelantikan presiden dan kabinet. Kedua, Bambang Soesatyo sekaligus ingin menampik tudingan bahwa kubunya mengincar jabatan-jabatan tertentu. "Agar tidak ada tudingan kami mengincar posisi-posisi penting karena merebut partai sebelum pengisian jabatan-jabatan itu," ujarnya.