TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan menolak keras pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Tanah Bumbu. “Ibu kota jangan di Tanah Bumbu,” kata Ketua AMAN Tanah Bumbu, Taufik Hadriani kepada Tempo, Senin 15 Juli 2019. Pemindahan ibu kota negara diyakini akan mencerabut kehidupan sosial masyarakat adat di Tanah Bumbu.

Taufik mengatakan rencana pemindahan ibu kota semacam bom waktu bagi kehidupan masyarakat adat. Di Kalsel, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru yang gadang-gadang menjadi lahan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. “Budaya Dayak akan hilang seiring masuknya pembangunan ibu kota negara di Tanah Bumbu. Proyek ibu kota pasti menggusur masyarakat adat.” Saat ini saja, ujar dia, warga adat sudah tergusur tambang dan perkebunan.

Alih-alih menjadi penghidupan lebih baik, Taufik yakin pemindahan ibu kota justru mecerabut akar budaya sembilan komunitas adat di Tanah Bumbu. Di antaranya Alut, Tamone, Dadap, Hatone, Sembilan Satu, Merikut, dan Aliuh.

Mereka kerap berkonflik dengan perusahaan kebun sawit dan tambang batu bara. Ia mengakui akan maju jika Tanah Bumbu jadi ibu kota, tapi warga adat merasa tidak mampu bersaing dengan pendatang. “Biarkan kami hidup tenang di hutan. Kami sudah hidup turun temurun, jangan diganggu,” kata Taufik.

Ketimbang sibuk berwacana pemindahan ibu kota, ia mendesak pemerintah daerah dan pusat segera mengakui keberadaan warga adat di Tanah Bumbu. Pemkab Tanbu dan DPRD Tanbu seolah melempem merealisasikan peraturan daerah pengakuan masyarakat adat dan tanah adat. Padahal, usulan ini sudah disuarakan sejak 2013.

“Pengakuan hukum adat dan tanah adat itu yang kami harapkan. Itu sangat penting, karena hutan adat dan tanah adat sudah turun temurun.” Keturunan Dayak Meratus sering melakukan ritual adat, tapi mereka perlu perda untuk memenuhi syarat administrasi.

Di Hotel Novotel, Kota Banjarbaru pada Senin, 15 Juli 2019, Kementerian PPN/Bappenas menggelar Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN): Kalimantan untuk Indonesia yang mengangkat tema “Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable”. Ada tujuh kriteria penentuan lokasi ibu kota negara, satu di antaranya potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.

Menurut Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, Taufik Arbain, pemindahan ibu kota mesti menelaah aspek demografis, sosiologis, dan antropologis. Kalaupun ibu kota dipindah, kata dia, maka ada 1,5 juta penduduk yang akan menghuni ibu kota baru plus 4,2 juta penduduk di Kalsel.

Yang perlu disiapkan adalah wilayah itu akan dihuni berapa penduduk termasuk efek migrasinya. “Terkait apakah masyarakat Banjar terbuka, tidak ada fakta atau data yang menunjukkan konflik yang besar. Mereka tidak merasa dalam kondisi yang tidak berdaya,” ujar Taufik Arbain.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Prawiradinata, memastikan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. “Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan.”