BPN: Prabowo dan Sandi Bukan Pencari Kerja untuk Panggung 2024

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 25 Juni 2019 14:40 WIB

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade, saat ditemui di Media Center Prabowo - Sandiaga, di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2019. TEMPO/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan belum ada pembicaraan terkait rekonsiliasi. Ia menyebut saat ini, pihaknya masih akan fokus dengan urusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Kabar Budi Gunawan Bertemu Prabowo, Luhut: Bisa Saja

"Fokus BPN itu masih soal MK sampe 27 Juni. Apalagi pak Prabowo kan masih besok ya pulangnya," kata Andre saat ditemui di Media Center Prabowo - Sandiaga, di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2019.

Andre mengatakan tak ingin fokus di MK ini ditindih dengan urusan lain, seperti lobi politik untuk rekonsiliasi. Saat ini, wacana yang berkembang memang terkait adanya rekonsiliasi di antara Prabowo dengan Jokowi, untuk menenangkan situasi politik yang sempat memanas.

Bahkan, dikabarkan telah ada lobi politik untuk merangkul Partai Gerindra masuk ke dalam pemerintah. Namun Andre membantah adanya lobi ini.

"Pak Prabowo dan Bang Sandi itu bukan pencari pekerjaan untuk panggung 2024. Pak Prabowo dan Bang Sandi bukan orang yang butuh jabatan untuk perlindungan hukum, jadi jangan samakan dengan yang lain," kata Andre.

Baca juga: BPN: Prabowo Pulang Besok atau Lusa, Tak ke Sidang Putusan MK

Meski membantah lobi politik telah berjalan, laporan Majalah Tempo menyebut bahwa upaya rekonsiliasi telah berjalan. Prabowo dilaporkan telah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, untuk membahas hal ini.

Sementara itu, proses sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) masih berjalan di Mahkamah Konstitusi. Gugatan BPN terkait adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2019, akan dibacakan keputusan akhirnya pada Kamis, 25 Juni 2019 mendatang.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

11 menit lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

29 menit lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

56 menit lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

2 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

4 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

4 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

5 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

5 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

7 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

7 jam lalu

Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mendukung usulan pembentukan presidential club dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya