TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ada kemungkinan utusan Joko Widodo atau Jokowi dalam rangka rekonsiliasi sudah bertemu dengan Prabowo Subianto. Saat ditanyai apakah orang tersebut Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Luhut mengatakan ada kemungkinan itu.

Baca juga: BPN: Prabowo Pulang Besok atau Lusa, Tak ke Sidang Putusan MK

“Bisa saja,” kata dia kepada wartawan di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 25 Juni 2019.

Ia hanya mengatakan Jokowi memang betul-betul menginginkan rekonsiliasi. Ia menyebut hal ini akan ditekankan Jokowi dalam pidatonya setelah pengumuman pemenang Pilpres.

Bahkan, kata dia, Jokowi tak segan apabila harus datang lagi ke rumah Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, seperti 2014 lalu. “Ya bisa saja terjadi begitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Jokowi kan orang humble. Dia orang yang sangat bersahaja, ibunya bersahaja, dan untuk kepentingan negara, saya kira Pak Jokowi tidak akan pernah sungkan untuk berbuat apa saja,” ujar dia.

Pertemuan Prabowo dengan Budi di disampaikan oleh dua sumber Tempo dari Gerindra, seorang petinggi partai pengusung Jokowi, dan seorang pejabat pemerintahan. Pertemuan yang terjadi di Bali awal Juni lalu ini disebut berisi perbincangan mengenai rencana rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi serta kemungkinan Gerindra masuk ke pemerintahan.

Di tengah proses rekonsiliasi, ada istilah tawaran ‘212’ yang merebak di kalangan internal partai Gerindra. Tiga narasumber yang ditemui terpisah di partai itu mengatakan kiasan tersebut berasal dari tawaran jabatan dari kubu Jokowi. Dua-satu-dua berarti dua kursi menteri, satu kursi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dua jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden.

Baca juga: Gerindra dan Prabowo Belum Putuskan Oposisi atau Koalisi Jokowi

Soal wacana bergabungnya partai-partai kubu Prabowo ke jajaran partai koalisi pemerintah, Luhut menyebut tak ada yang membuat hal tersebut tidak mungkin. Namun ia menyarankan agar presiden yang langsung mengomentari kemungkinan ini.

Lalu ketika dikonfirmasi apakah wacana bergabungnya partai oposisi ini dibarengi dengan penawaran sejumlah posisi di pemerintahan, Luhut menolak untuk menjawab. “Kalau itu saya nggak tahu. Saya nggak mau jawab,” kata dia.