Jokowi Minta Negoisasi Batas ZEE dengan Vietnam Diselesaikan
Reporter
Ahmad Faiz Ibnu Sani
Editor
Rina Widiastuti
Minggu, 23 Juni 2019 08:12 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc memerintahkan anak buahnya untuk menyelesaikan negoisasi batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam. Hal itu ia sampaikan kala bertemu Nguyen Xuan Phuc di sela penyelenggaraan KTT Ke-34 ASEAN di Hotel Athenee Bangkok, pada Sabtu, 22 Juni 2019.
Baca: Bertemu Aung San Suu Kyi, Jokowi Ingatkan Soal Rakhine State
“Insiden-insiden yang terjadi antara otoritas keamanan laut kedua negara akhir-akhir ini merupakan salah satu dampaknya. Untuk itu, Saya berharap Yang Mulia dapat menginstruksikan kepada tim teknis Vietnam untuk dapat segera menyelesaikan perundingan batas ZEE,” kata Presiden.
Jokowi mengatakan isu ZEE selalu muncul dalam pertemuan antara Indonesia dan Vietnam. Karena itu, ia berharap permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan. Jika tidak diselesaikan maka berpotensi menimbulkan masalah.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga menyampaikan penghargaan atas dukungan Vietnam terhadap pengembangan Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik yang akan diadopsi dalam KTT ini.
“Draft Outlook ASEAN mengenai kerja sama Indo-Pasifik telah dibahas cukup lama. Dengan dukungan Vietnam, konsep ini akan dapat diadopsi pada KTT ini,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi menyampaikan selamat kepada Vietnam yang akan menjadi negara anggota DK PBB pada 2020-2021. Dengan demikian, pada tahun 2020, akan terdapat dua negara anggota ASEAN (Indonesia dan Vietnam) yang menjadi anggota tidak tetap DK PBB.
Sementara itu, Nguyen Xuan Phuc juga mengucapkan selamat kepada Jokowi atas proses dan hasil Pemilu 2019 di Indonesia.
Baca: Jokowi Bahas CPO Hingga Rakhine State dengan PM Thailand
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi.
