TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Rakernas IV PDIP bersifat tertutup untuk membahas agenda lebih bersifat internal. "PDI Perjuangan menyadari bahwa politik memerlukan ruang kontemplasi agar mengalirlah gagasan jernih dan semakin berdedikasi bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," ujar Hasto melalui siaran pers, Rabu, 19 Juni 2019.

Kondisi ini, kata Hasto, sama halnya ketika Ketua Umum PDIP Megawati dalam Rakernas III di Bali mengambil keputusan untuk mencalonkan kembali Jokowi sebagai presiden, sehingga Rakernas IV kali ini pun dilaksanakan secara tertutup. Dia meminta maaf kepada wartawan karena Rakernas tidak bisa diliput secara terbuka.

Baca juga:Rakernas PDIP, DPD Sumut Masih Usulkan Megawati Ketua Umum

Menurut dia, partai menyadari bahwa keheningan dalam politik penting dalam kontemplasi. "Terlebih ketika PDI Perjuangan memerlukan suasana khusus, memerlukan kejernihan alam pikir guna merumuskan agenda strategis internal partai ke depan.”

Rakernas IV, kata Hasto, juga merumuskan seluruh tanggung jawab Partai di dalam mewujudkan harapan rakyat yeng telah memercayakan PDIP dan Jokowi - Ma’ruf Amin dengan memenangkan Pemilu serentak yang belum lama berlangsung. “Kami tidak menanggapi kemenangan dengan euforia. Kami bersyukur, dipercaya kembali oleh rakyat."

Rakernas IV Partai adalah persiapan konsolidasi partai untuk pelaksanaan Kongres V. Kongres diagendakan pada 8 Agustus 2019 di Bali.

Baca juga: PDIP Akan Percepat Pelaksanaan Kongres, Ada Apa?

PDIP bertanggung jawab untuk menggunakan besarnya dukungan rakyat dalam membangun masa depan bangsa secara bersama-sama dengan cara gotong royong dengan seluruh komponen bangsa. Menurut Hasto, pesan Megawati dalam politik bahwa kader PDIP diajarkan untuk lebih memilih membangun organisasi partai lebih penting daripada popularitas orang per orang. “Partai terus mengedepankan budaya kolektif, berjuang untuk kepentingan bersama."

Hasto menjelaskan PDIP akan menjalankan tugas strategisnya dalam rekrutmen, pendidikan politik, dan kaderisasi kepemimpinan. Namun Partai juga terus belajar dan memerbaiki diri agar semakin mampu mengelola jalannya pemerintahan negara. "Sebab kekuasaan politik itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”