TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto melantik Fadil Zumhana sebagai Deputi Koordinasi Hukum dan HAM yang baru.

Baca juga: Untuk Pengamanan Sidang MK, Massa Daerah Dicegah Masuk Jakarta

Fadil sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Muda Agung Pidana Khusus (Sesjampidsus). Ia diangkat dalam jabatannya yang baru untuk menggantikan Jhoni Ginting yang kini menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum bertugas di Kejaksaan Agung, Fadil juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Wiranto meminta Fadil untuk langsung aktif menangani penyelesaian hukum pascapemilu.

"Kita semua mengharapkan langkah hukum ditingkatkan untuk bisa mengantisipasi tindakan inkonstitusional. Tentu peran Deputi Koordinasi Hukum dan HAM menjadi sangat penting, mutlak dibutuhkan. Setelah pelantikan ini, saya berharap saudara langsung tancap gas," kata Wiranto usai melantik Fadil di Ruang Parikesit Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.

Wiranto menyampaikan, pemilu 2019 yang sudah berlangsung dianggap sebagai penyelenggaraan terbesar dan terumit di dunia. Seluruh pihak wajib bersyukur karena pemilu berjalan sukses dan aman. Namun, kesuksesan bukan datang dari langit, tapi ada kerja sama pihak penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan unsur lain. "Sehingga pemilu dapat mencapai peserta 80,9 persen. Lebih tinggi dari 2014 sebesar 70,11 persen," katanya.

Baca juga: Wiranto akan Jelaskan Dugaan Keterlibatan Fauka dalam Rusuh Mei

Meski aman, Wiranto melihat eskalasi kondisi politik dan keamanan pascapemilu menjadi dinamis dan meningkat. Untuk menghadapi itu, maka langkah hukum menjadi penting dan dominan. Sehingga, peran Deputi Koordinasi Hukum dan HAM amat dibutuhkan.

Wiranto mengatakan dirinya percaya Fadil mampu menyelesaikan hal tersebut berdasarkan pendidikan dan pengalaman yang pernah dijalaninya. "Jabatan baru ini menjadi peluang saudara meningkatkan pengabdian pada bangsa dan negara."