TEMPO.CO, Jakarta-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak mengajukan nama calon menteri kepada Presiden Joko Widodo untuk mengisi kabinet di pemerintahan mendatang. PSI cukup tahu diri dengan perolehan suaranya di pemilu yang tak mampu lolos ke parlemen.

"PSI tahu 'ukuran baju.' Karena kami tidak masuk DPR, maka PSI tidak akan memajukan calon menteri ke Pak Jokowi," ujar Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni saat dihubungi Tempo, Ahad, 9 Juni 2019.

Baca Juga: Disebut Bawaslu Paling Tidak Tertib Administrasi, PSI Menampik

Antoni berujar pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Dia meyakini Jokowi akan memilih orang terbaik di bidangnya masing-masing sebagai menteri. "Saya setuju dengan kabinet profesional atau kabinet kerja yang pernah diusulkan Buya Syafi'i Maarif. Mereka dapat direkrut dari partai atau non-partai," ujar Antoni.

Jokowi-Ma'ruf didukung oleh sembilan partai dalam pemilihan presiden 2019. Empat dari sembilan partai tersebut tak lolos parlemen. Mereka ialah PSI, Perindo, PKPI dan Hanura. Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq mengatakan hal yang sama.

Menurut Rofiq di periode kedua ini sangat penting bagi Jokowi untuk membentuk zaken kabinet. "Kandidat menteri harus yang punya kapasitas, dapat diandalkan dan terpenting mau mengabdi untuk rakyat," ujar Rofiq.

Berbeda dengan PSI dan Perindo yang tahu diri, PKPI menyatakan telah mempersiapkan nama untuk diajukan sebagai menteri. "PKPI tentu telah mempersiapkan kader-kader terbaik. Untuk saat ini kami kedepankan ketua umum kami, Diaz Hendropriyono, sebagai kader terbaik PKPI yang bila mana diizinkan dan diperkenankan duduk di pemerintahan," ujar Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan akhir Mei lalu.

Simak Juga: Grace Natalie Meraih Suara Tertinggi di Dapil 3 DKI Jakarta

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Hanura Gede Pasek Suardika mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi ihwal calon menteri. Toh, ujar dia, Hanura punya banyak figur yang kuat dan mampu bekerja. Namun soal figur, Hanura menyerahkan langsung kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Biar beliau leluasa menata yang terbaik untuk rakyat. Urusan nama biar urusan ketua umum dan Ketua Dewan Pembina saja yang bicara dengan Jokowi," ujar Gede Pasek saat dihubungi beberapa waktu lalu.