Ketemu Pensiunan TNI, Jokowi Bahas Penangkapan Purnawirawan

Jumat, 31 Mei 2019 17:53 WIB

Sejumlah purnawirawan TNI mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo, 31 Mei 2019. Tampak di antaranya Sintong Panjaitan, Djoko Suyanto, Wismoyo Arismunandar, Kiki Syahnakri, Ade Supandi. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat banyak masukan dari sejumlah purnawirawan TNI yang diundang ke Istana Merdeka, siang tadi. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, kata Wiranto, kedua belah pihak membahas mengenai kondisi Indonesia akhir-akhir ini.

Baca: Bahas Situasi Terkini, Jokowi Undang Purnawirawan TNI ke Istana

"Baik masalah politik, masalah keamanan, masalah-masalah yang menyangkut bagaimana negeri ini tetap terjaga stabilitasnya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.

Terkait adanya sejumlah purnawirawan TNI yang ditangkap polisi atas dugaan pelanggaran hukum, kata Wiranto, juga disinggung dalam pertemuan itu. "Oh iya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menjelaskan dalam pertemuan itu semua pihak sepakat proses hukum tidak boleh tebang pilih. "Semuanya itu biarkan proses hukum berjalan dengan baik. Nanti akan terlihat dengan jelas," ucapnya.

Menurut Moeldoko, terkait penangkapan sejumlah purnawirawan itu, Jokowi mendapat masukan dari mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Kiki Syahnakri. Kiki menyarankan agar aparat mempertimbangkan faktor psikologi semua kalangan dalam kasus ini.

Advertising
Advertising

"Supaya mempertimbangkan faktor psikologi, dan Pak Presiden sangat sensitif dengan hal itu. Psikologi purnawairawan, TNI, psikologi Polri, masyarakat," ujarnya.

Baca: Lebaran Dianggap Momen Tepat Jokowi dan Prabowo Bertemu

Sebelumnya, polisi menetapkan sejumlah purnawirawan sebagai tersangka dalam beberapa kasus pelanggaran hukum. Mantan Komandan Kopassus, Soenarko, ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Adapun mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen, menjadi tersangka dugaan makar.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

59 menit lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

10 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

15 jam lalu

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, bersama para perwira tinggi Jenderal TNI siap bergerak bersama memastikan program optimasi lahan rawa (Oplah) dan pompanisasi di seluruh Indonesia berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

18 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya