Alumni LBH - YLBHI Desak DPR Bentuk TGPF Aksi 21-22 Mei
Minggu, 26 Mei 2019 09:40 WIB
Petugas Kepolisian beraktivitas di dekat gedung Bawaslu yang rusak pascakerusuhan di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis 23 Mei 2019. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
TEMPO.CO , Jakarta - Alumni Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH YLBHI) untuk HAM & Demokrasi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) korban Aksi 21-22 Mei . "Yang akan mengungkap kebenaran, siapa korban dan apa penyebabnya dalam aksi massa itu." Alumni LBH untuk HAM dan Demokrasi, Abdul Fickar Hadjar menyampaikannya melalui keterangan tertulis, Ahad, 26 Mei 2019. Menurut dia, TGPF itu harus melibatkan perwakilan masyarakat sipil.
Baca juga: Sandyawan Kritik Kiprah Relawan Kemanusiaan di Aksi 22 Mei
Aksi 21-22 Mei 2019 berujung ricuh. Delapan tewas, sedangkan ratusan orang lainnya luka-luka. Kebanyakan para korban berusia 20-29 tahun. Bahkan, ada 294 orang merupakan anak di bawah umur 19 tahun.
Alumni LBH - YLBHI untuk HAM dan Demokrasi juga menuntut sanksi tegas kepada komandan yang bertanggung jawab jika benar ditemukan adanya pelanggaran prosedur. "Aparat yang ternyata menggunakan peluru tajam dan melakukan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi massa," kata Fickar.
Baca juga: Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus Ambulans Garis di Aksi 22 Mei
Advertising
Advertising
Pihaknya juga merekomendasikan pemerintah daerah agar bisa memastikan layanan kesehatan sampai tepat untuk para korban Aksi 21-22 Mei .
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
42 menit lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya
Ikut Demo Desak Pengusutan Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Langkat, Guru Honorer Dipecat
20 jam lalu
Ikut Demo Desak Pengusutan Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Langkat, Guru Honorer Dipecat
Anggie Ratna Fury Putri, guru honorer SD di Langkat, dipecat Kepala Sekolah karena ikut aksi membongkar kecurangan dan dugaan korupsi seleksi PPPK.
Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca Selengkapnya
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
1 hari lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
3 hari lalu
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
3 hari lalu
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
4 hari lalu
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca Selengkapnya
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
6 hari lalu
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
1 jam lalu
2 jam lalu
3 jam lalu
5 jam lalu
7 jam lalu
20 jam lalu
22 jam lalu
23 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu