Massa Aksi Demo 22 Mei Bubar Setelah 6 Jam Bentrok dengan Polisi

Reporter

Fikri Arigi

Rabu, 22 Mei 2019 05:42 WIB

Polisi berjaga saat massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat berangsur-angsur membubarkan diri seusai demo di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. Dalam aksinya massa menuntut Bawaslu menindak dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Massa di sepanjang Jl Thamrin, Jakarta Pusat, yang bentrok dengan polisi sepanjang malam kemarin, akhirnya bubar setelah kurang lebih enam jam. Pada pukul 04.00 WIB, pasukan polisi dan TNI ditarik mundur hingga ke depan kantor Bawaslu, dekat perempatan Sarinah.

“Pasukan mundur,”demikian perintah dari komandan lapangan pasukan pengamanan dari pengeras suara polisi, pada Rabu 22 Mei 2019 dini hari.

Seiring dengan komando tersebut, pasukan Brimob yang sejak pukul 23.00 WIB mendorong massa dari samping kantor Bawaslu di Jalan Wahid Hasyim hingga ke Pasar Tanah Abang Blok A, mundur kembali ke kantor Bawaslu.

Bentrokan massa dengan polisi ini dimulai sejak Selasa 21 Mei 2019, pukul 22.30 WIB. Bentrokan berawal dari demonstran yang mendukung Aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat atau Aksi 22 Mei yang berdemo di depan Kantor Bawaslu. Mereka sempat merusak pagar kawat duri.

Sejak itu, polisi terus bersitegang dengan massa. Hingga akhirnya bentrokan tak terelakkan. Polisi mulai mendesak massa untuk mundur, sambil menembakkan gas air mata. Polisi juga sempat menembak dengan senapan berpeluru karet.

Massa membalas dengan menyulut mercon dan kembang api ke arah pasukan Brimob. Bahkan mereka sempat melakukan aksi pembakaran ban, plastik, gerobak milik pedagang kaki lima, sampai sepeda motor.

Saat ini api telah berhasil dipadamkan oleh mobil water cannon milik Brimob. Seiring dengan berhasil dipukul mundurnya massa oleh Brimob, kondisi di depan Pasar Tanah Abang Blok A juga berangsur-angsur tenang.

Tonton juga: 6 Jam Bentrok dengan Polisi, Massa Aksi 22 Mei Bubar dari Bawaslu

FIKRI ARIGI

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

7 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

9 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya