TEMPO.CO, Yogyakarta - Raja Keraton yang juga Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mempertanyakan rencana aksi 22 Mei 2019 atau yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat.

Baca: Hendropriyono: Massa Aksi 22 Mei Sebagian Bekas HTI dan FPI

Pengerahan massa diserukan oleh sejumlah tokoh yang bersinggungan dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno untuk merespons dugaan kecurangan pemilu. "Rencana aksi 22 Mei itu konteksnya apa? Saya juga enggak tahu persis," ujar Sultan pada Senin, 20 Mei 2019.

Sultan mengatakan jika aksi itu adalah memprotes kekurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak lalu, maka alasan itu tak bisa jadi pegangan kuat.

"Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan pemilu ya diakui saja ada kekurangan, mesti ada kekurangan, masak (pemilu harus) sempurna dan enggak ada masalah," ujar Sultan.

Sultan menilai penyelenggaraan pesta demokrasi serentak yang menggabungkan pemilu presiden dan legislatif lalu pasti ada masalahnya. Sultan menuturkan yang terpenting masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemilu itu bisa diselesaikan dan ada jalur untuk menyelesaikannya.

Dengan dinamika yang terjadi jelang pengumuman hasil pemilu 2019, Sultan menganggap mayoritas masyarakat Indonesia bisa memahami perkembangan yang terjadi dengan matang.

Bahwa dalam pemilu ini tugas rakyat adalah menentukan presiden-wakil presiden dan juga wakil rakyat, bukan yang lain.

Adapun soal ancaman potensi teror yang menunggangi aksi 22 Mei, Sultan mengaku masih percaya kinerja Polri dan TNI untuk mengantisipasinya.

Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri menuturkan hingga Senin 20 Mei 2019, belum menerima informasi adanya elemen yang bergerak dari Yogya untuk ikut aksi di Jakarta 22 Mei 2019.

Baca: PA 212 Sayangkan Hendropriyono Siapkan Anjing untuk Aksi 22 Mei

"Ya sampai sekarang belum ada informasi pergerakan massa (ikut demo di Jakarta) dari Yogya, doakan saja rekapitulasi aman sampai pengumuman," ujarnya. Ia mengatakan kepolisian akan tetap menjaga KPU dan Bawaslu di wilayah.