Sultan Hamengku Buwono X Pertanyakan Alasan Aksi 22 Mei

Senin, 20 Mei 2019 13:47 WIB

Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta keluarga menggunakan hak pilihnya di TPS 15, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton Yogyakarta atau di rumah bernama Ndalem Cokronegaran pada Rabu, 17 April 2019. TEMPO | Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Yogyakarta - Raja Keraton yang juga Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mempertanyakan rencana aksi 22 Mei 2019 atau yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat.

Baca: Hendropriyono: Massa Aksi 22 Mei Sebagian Bekas HTI dan FPI

Pengerahan massa diserukan oleh sejumlah tokoh yang bersinggungan dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno untuk merespons dugaan kecurangan pemilu. "Rencana aksi 22 Mei itu konteksnya apa? Saya juga enggak tahu persis," ujar Sultan pada Senin, 20 Mei 2019.

Sultan mengatakan jika aksi itu adalah memprotes kekurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak lalu, maka alasan itu tak bisa jadi pegangan kuat.

"Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan pemilu ya diakui saja ada kekurangan, mesti ada kekurangan, masak (pemilu harus) sempurna dan enggak ada masalah," ujar Sultan.

Advertising
Advertising

Sultan menilai penyelenggaraan pesta demokrasi serentak yang menggabungkan pemilu presiden dan legislatif lalu pasti ada masalahnya. Sultan menuturkan yang terpenting masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemilu itu bisa diselesaikan dan ada jalur untuk menyelesaikannya.

Dengan dinamika yang terjadi jelang pengumuman hasil pemilu 2019, Sultan menganggap mayoritas masyarakat Indonesia bisa memahami perkembangan yang terjadi dengan matang.

Bahwa dalam pemilu ini tugas rakyat adalah menentukan presiden-wakil presiden dan juga wakil rakyat, bukan yang lain.

Adapun soal ancaman potensi teror yang menunggangi aksi 22 Mei, Sultan mengaku masih percaya kinerja Polri dan TNI untuk mengantisipasinya.

Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri menuturkan hingga Senin 20 Mei 2019, belum menerima informasi adanya elemen yang bergerak dari Yogya untuk ikut aksi di Jakarta 22 Mei 2019.

Baca: PA 212 Sayangkan Hendropriyono Siapkan Anjing untuk Aksi 22 Mei

"Ya sampai sekarang belum ada informasi pergerakan massa (ikut demo di Jakarta) dari Yogya, doakan saja rekapitulasi aman sampai pengumuman," ujarnya. Ia mengatakan kepolisian akan tetap menjaga KPU dan Bawaslu di wilayah.

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

7 jam lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

2 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

5 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

8 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

8 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

8 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

9 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Aeropolis Dekat Bandara YIA, Sultan Hamengku Buwono X Minta agar Tak Ada Kawasan Kumuh

12 hari lalu

Aeropolis Dekat Bandara YIA, Sultan Hamengku Buwono X Minta agar Tak Ada Kawasan Kumuh

Sultan Hamengku Buwono X meminta agar Kulon Progo memilah investor agar tidak menimbulkan masalah baru seperti kawasan kumuh.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

13 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya