TEMPO.CO, Jakarta - Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) berencana menggelar aksi Ifthor Akbar 212 di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019. Aksi ini ditujukan untuk menuntut KPU menghentikan pengumuman hasil pemilihan umum, yang sedianya akan diumumkan pada hari itu.

Baca: TKN Pastikan Tak Akan Menggelar Tandingan Aksi 22 Mei

"Tuntutan agar KPU stop mengumumkan hasil penghitungannya karena sudah dipastikan akan mengumumkan untuk kemenangan 01 (Jokowi-Ma'ruf Amin), karena diduga kuat telah melakukan kecurangan yang tersistem" ujar juru bicara PA 212, Novel Bamukmin saat dihubungi pada Kamis, 16 Mei 2019.

Menanggapi rencana tersebut kelompok, dan partai politik mulai menyatakan sikapnya. Mereka menyatakan tak setuju dengan aksi yang akan digelar oleh para alumni dari aksi 2 Desember 2016, yang sebelumnya menuntut pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

1. Partai Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa partainya menolak gerakan people power. Ia menyarankan kepada pihak-pihak yang tidak puas mengadukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Mahkamah Konstitusi.

"Bukan untuk mencari solusi di jalanan. Jadi Partai Golkar menolak people power," kata Airlangga dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2019.

Airlangga menuturkan, partainya harus menjadi yang terdepan dalam melawan mereka yang tidak menghendaki kemajuan dan hendak menjerumuskan dalam perpecahan. Dalam sejarah, people power di Indonesia yang muncul untuk mengganti kepemimpinan terjadi pada tahun 1965 dan 1998.

Menurut Airlangga, people power digerakkan untuk menentang kepemimpinan yang sudah berlangsung cukup lama. "Namun sejak reformasi kita sepakat membatasi masa jabatan presiden dan menyelenggarakan pemilu, pemilihan langsung," katanya.

2. Mantan Kepala BIN, Hendropriyono

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono menyiapkan pasukan anjing K-9 miliknya untuk menjaga aksi massa bertajuk Ifthor Akbar 212 di Gedung KPU pada 22 Mei 2019. Bekas Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan ini menyebut ada 152 ekor anjing yang dimiliki pasukan bernama Warga Jaya itu. Jika ada yang ingin mengacaukan negara, kata Hendro, pasukan anjingnya siap diturunkan.

Menurut dia, tidak semua anjingnya bakal diturunkan menjaga Ifthor Akbar 212. "Tidak semua lah buat jaga rumah saya dong. Masa rumah saya enggak ada yang jaga," ungkap dia.

Baca: Hendropriyono Siapkan Pasukan Anjing K-9 Jaga Ifthor Akbar 212

Hendropriyono mengatakan alasannya menyiagakan pasukan anjing K-9 adalah sebagai wujud kecintaannya bagi Indonesia. Dia menyampaikan bahwa negara tidak bakal bubar akibat perilaku segelintir orang, tapi akibat rakyat yang mayoritas diam. "Karena itu saya tidak mau diam saja. Saya tidak mau masuk yang diam saja."<!--more-->

3. Sinta Nuriyah Wahid

Istri mendiang Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah, meminta semua pihak menjaga diri menjelang pengumuman hasil pemilihan presiden 2019 pada 22 Mei mendatang. Dia juga mengajak semua elemen masyarakat tetap berdoa agar Indonesia tetap damai.

Menurut dia, saat ini kondisi Indonesia terlihat tenang usai menggelar pemilihan umum pada April lalu. Meski demikian dia tetap meminta agar masyarakat waspada. "Jangan dikira air tenang itu tidak menghanyutkan," katanya saat buka bersama di Pesantren Al Muayyad Solo, Ahad, 19 Mei 2019.

Menurut Sinta, masyarakat harus terus berusaha menciptakan ketenangan dan kedamaian hingga seluruh proses tahapan pemilihan umum selesai. "Jangan sampai lengah, kita berdoa agar tetap tenang," katanya.

Meski demikian, masyarakat juga tetap harus melakukan antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Jika terjadi apa-apa, kita harus bentengi," ujar Sinta. Setiap masyarakat menurutnya memiliki kewajiban untuk mengajak masyarakat lain bergandengan tangan menciptakan kedamaian.

4. Aktivis 98

Aktivis yang tergabung dalam Rembuk Nasional Aktivis 98 telah merancang aksi untuk menghadang gerakan people power yang menurut mereka inkonstitusional. "Tanggal 21 Mei 2019 kami akan menjawab gerakan people power yang inkonstitusional," kata Julianto Hendro Cahyono seorang anggota kelompok itu, Senin, 13 Mei 2019.

Menurut Julianto, mereka akan menduduki gedung Komisi Pemilihan Umum untuk mengawal rekapitulasi akhir pemilihan presiden atau pilpres 2019.

Baca juga: Bersiaga Hadapi Aksi 22 Mei, Moeldoko: Kami Tak Ingin Ada Korban

Julianto mengatakan bahwa gerakan ini bukanlah aksi tandingan bagi pihak yang berlawanan. "Yang pasti bukan tandingan, tapi kami mengawal demokrasi," kata dia.

FIKRI ARIGI | AHMAD RAFIQ | IRSYAN HASYIM | FRISKI RIANA