TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah mendeteksi kemungkinan adanya suatu kelompok yang mengambil keuntungan pada hari penetapan hasil pemilihan presiden pada 22 Mei 2019. Saat itu kubu pendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno berencana menggelar aksi massa menolak hasil pemilu.

Baca: Polisi Sebut Teroris Bogor akan Ledakkan Bom di KPU pada 22 Mei

Menurut Moeldoko, pemerintah mencoba menggagalkan upaya kelompok tersebut. Ditanya siapa kelompok yang dimaksud, Moeldoko mengaku tak bisa membeberkannya karena alasan keamanan. “Kelompok tertentu yang terlatih,” ujar Moeldoko memberikan petunjuk, seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 20-26 Mei 2019.

Dia menyebut, pada prinsipnya pemerintah tidak keberatan akan aksi massa 22 Mei tersebut. Namun, ujar dia, ada kekhawatiran bahwa sekelompok teroris akan meledakkan bom. "Ada keinginan dari mereka untuk menyempurnakan jihadnya, apalagi di bulan Ramadan. Memang banyak terduga teroris yang diringkus polisi meskipun belum bisa dipastikan semua sudah terjaring. Yang jelas, polisi sudah berusaha mengamputasi kelompok itu," ujar Moeldoko.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah berupaya untuk mencegah agar jangan sampai ada gejolak dan memberi pengertian kepada masyarakat untuk memahami situasi ini.

Moeldoko juga mengaku menerima informasi ada pihak yang menyebarkan isu bahwa penembak jitu disebarkan pemerintah pada hari itu. Ia menengarai kabar itu sengaja diembuskan pihak tertentu untuk menciptakan situasi tak kondusif. “Kalau nanti ada tembakan, aparat yang akan dijadikan kambing hitam,” katanya.

Baca: Kata Kubu Prabowo Soal Penumpang Gelap di Ifthor Akbar 212

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto telah mengantisipasi hal-hal tersebut dengan memastikan aparat tak mengerahkan sniper pada 22 Mei. "Saya sudah perintahkan polisi/tentara, simpan senapan (saat menjaga aksi demonstrasi)," ujar Wiranto di Hotel Paragon, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2019.