TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menantang Kementerian Kesehatan untuk membuka data penyelidikan mereka terkait kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ia menilai kematian itu bersifat tak wajar dan harus diungkap penyebabnya.

Baca: Petugas KPPS Meninggal, Moeldoko: Yang Bilang Diracun Sesat

"Jadi dari Kemenkes itu dibuka dong, sakit apa, keluarganya siapa, jadi kita bisa tahu apa yang sesungguhnya terjadi," kata Fadli saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Mei 2019.

Dari hitungan Fadli, jumlah petugas KPPS yang meninggal mencapai 600-an orang. Ia menilai jumlah tersebut terlalu besar untuk diabaikan begitu saja oleh pemerintah.

"Kalau ini tidak dilakukan (penyelidikan), orang akan bertanya dan akan menjadi pertanyaan terus-menerus apa yang sebenarnya terjadi," ujar Fadli.

Politkus Partai Gerindra itu mengaku belum pernah mendapatkan laporan dari Kemenkes bahwa mereka telah menyelidiki kasus ini. Jika memang telah melakukan penyelidikan, ia menantang Kemenkes membuka datanya.

"Jangan hanya ngomong doang mana bukti-buktinya. Kalau misalnya Kemenkes bisa membeberkan 2/3 saja dari 600 orang yang meninggal ini, ya, saya kira itu akan bisa masuk akal," kata Fadli.

Belakangan, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek telah membuka hasil laporan di kementeriannya. Hasilnya ditemukan bahwa 51 persen petugas KPPS meninggal karena kardiovaskuler. Di antaranya, jantung, stroke, dan hipertensi. Kematian tertinggi kedua adalah asma dan gagal pernapasan.

Baca: Menteri Nila Bentuk Tim Independen Autopsi Verbal Petugas KPPS

Kemudian kematian tertinggi ketiga sebesar 9 persen karena kecelakaan. Sisanya karena diabetes, gagal ginjal, dan liver. Dari data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum, jumlah petugas KPPS yang meninggal setelah Pemilu pada 17 April 2019, 485 meninggal dan 10.997 petugas sakit.

EGI ADYATAMA | FRISKI RIANA