Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama istrinya, Mufidah, menghadiri acara penganugerahan Satyalancana Kebaktian Sosial di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu, 26 Januari 2019. Tempo / Friski Riana
TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai tak ada yang salah dalam pembentukan Tim Bantuan Hukum oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. JK membantah tim ini dibentuk hanya untuk menangkapi tokoh dari pihak oposisi pemerintah.
"Saya kira beroposisi di Indonesia itu hal yang bisa, boleh. Sesuai Undang-Undang. Undang-Undang Dasar juga boleh berpendapat, jadi (yang) diperiksa bukan karena oposisinya," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 13 Mei 2019.
Pertanyaan terhadap Tim Asistensi Hukum muncul setelah belakangan kepolisian menindak sejumlah tokoh oposisi. Mulai dari penetapan status tersangka terhadap Bachtiar Nasir terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, Eggi Sudjana atas tuduhan makar, hingga pemeriksaan Kivlan Zein atas tuduhan makar.
JK menilai penindakan yang dilakukan kepolisian ini sudah sesuai porsedur dan bukan dikarenakan mereka sebagai tokoh oposisi. "Jadi dia diperiksa atas mungkin beberapa tindakannya atau beberapa kejadian," kata JK.
Menurut JK tim asistensi tak terlibat dalam penindakaan yang dilakukan aparat penegak hukum. Tugas mereka hanya sebatas memberi saran yang menjadi landasan penindakan sebuah kasus. "Sama saja kalau persidangan kan ada saksi ahli. Semacam itulah kira-kira penasihat ahli, menilai," kata JK.
Tim Bantuan Hukum ini dibentuk oleh Wiranto pasca pemilihan presiden 2019. Tim ini dibentuk dengan dasar untuk mencegah upaya pendelegitimasian penyelenggaraan pemilihan umum serta hasil pemilihan tersebut. Tim ini beranggotakan 24 orang yang terdiri dari ahli hukum dan pejabat di Mabes Polri. Tim ini akan mengkaji semua ucapan, pemikiran, dan tindakan orang atau tokoh yang melanggar hukum.
Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok
23 hari lalu
Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?
55 hari lalu
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?
Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.