TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Partai Demokrat keluar dari koalisi adil makmur. Alasannya, kata Arief, ketimbang elite Demokrat terus menunjukkan ketidakjelasan sikap di koalisi Prabowo - Sandiaga.

Baca juga: Politikus Demokrat Jelaskan Setan Gundul yang Dimaksud Andi Arief

"Sebaiknya keluar saja dari koalisi adil makmur. Jangan elit-nya dan ketua umum kayak serangga undur-undur. Mau mundur dari koalisi aja pake mencla-mencle segala. Monggo keluar saja," ujar Arief kepada wartawan pada Jumat, 10 Mei 2019.

Toh, ujar Arief, Demokrat dinilai tidak ada pengaruhnya menghasilkan suara bagi Prabowo-Sandi. "Malah menurunkan suara lho," ujar Arief.

Arief menyebut, jika keluar dari koalisi pun, Demokrat belum tentu mendapat posisi di koalisi Jokowi. "Saya yakin nasibnya Demokrat akan seperti tokoh Aswatama, setelàh Perang Bharatayudha, enggak diterima dimana-mana. Kami ajak koalisi cuma kasihan aja waktu itu," ujar dia.

Sinyal-sinyal penjajakan koalisi Demokrat ke kubu Jokowi sebelumnya mulai disinyalir ketika Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Jokowi di Istana Merdeka pada 2 Mei lalu. Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan membeberkan, Agus menawarkan 14 program Demokrat saat bertemu Jokowi.

Namun, ia memastikan sampai saat ini masih berada dalam Koalisi Adil Makmur sampai tahapan pemilu selesai, kendati sambil membangun komunikasi dengan koalisi pemerintahan. "Partai kami tetap berada di koalisi Prabowo-Sandi hingga pemilu rampung. Tapi kami tetap membuka komunikasi dengan pemerintah."

Baca juga: Kata Partai Demokrat Soal Koalisi Prabowo sedang Dipecah-belah

Lebih tegas, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal berakhir jika pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Sebaliknya, jika Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan. "Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi berakhir," kata Ferdinand di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2019.