FPI Sebut Unjuk Rasa di Bawaslu Kawal Pelaporan BPN Prabowo

Jumat, 10 Mei 2019 10:32 WIB

Ratusan massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) melakukan aksi damai di gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis, 9 Mei 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI), Muchsin bin Ahmad Al-Attas, mengatakan unjuk rasa yang akan digelar di Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) merupakan bagian dari mengawal aduan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Baca: Ditekan Petisi Pembubaran, FPI Dibela Hidayat Nur Wahid

"Hanya mengawal pelaporan yang dilakukan oleh Paslon 02 dengan tuntutan mendiskualifikasi Jokowi sebab banyak kecurangan," ujar Muchsin saat dihubungi Tempo, Jumat, 10 Mei 2019. Unjuk rasa ini akan digelar setelah Salat Jumat. Dia mengatakan unjuk rasa yang digelar FPI bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Persaudaraan Alumni 212.

Rencana unjuk rasa di Kantor Bawaslu juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Koordinator Bela Islam (Korlabi), Novel Bamukmin. Dia membenarkan poster yang beredar di media sosial perihal ajakan untuk berunjuk rasa di Kantor Badan Pengawas Pemilu di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, 10 Mei 2019. Dalam poster, demonstrasi diawali Salat Jumat Masjid di Masjid Istiqlal lalu berkonvoi ke Kantor Bawaslu.
Pentolan Front Pembela Islam (FPI) ini menargetkan peserta aksi berjumlah seratusan ribu orang bakal berpartisipasi demonstrasi perihal mengawal Pemilu 2019.
Sebelumnya, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferry Juliantono, menuturkan rencana mereka mengadukan kecurangan Pemilu 2019 ke Bawaslu. Menurut Ferry, setidaknya ada lima hal yang akan disampaikan.

“Kami akan minta Bawaslu sebagai institusi yang resmi, yang menjadi ranah tempat penyaluran dugaan pelanggaran dan kecurangan. Termasuk juga melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu akan kami serahkan. Kami tunggu Bawaslu dan kemudian harapan masyarakat ada di tangan Bawaslu dan juga di DKPP,” ujar Ferry di Media Center Prabowo - Sandiaga, Kamis 9 Mei 2019.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

33 menit lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

41 menit lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

2 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

4 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

6 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPRA Sebut Prabowo Bakal Kembalikan Dana Otsus Aceh 2 Persen

12 jam lalu

Wakil Ketua DPRA Sebut Prabowo Bakal Kembalikan Dana Otsus Aceh 2 Persen

Wakil Ketua DPRA Safarudin mengatakan meski suara Prabowo di Pilpres 2024 kalah di Aceh, namun dia berkomitmen kembalikan dana otsus 2 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

13 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya