Wiranto Bentuk Tim Hukum Nasional, Sandiaga: Kurang Kerjaan

Reporter

Fikri Arigi

Selasa, 7 Mei 2019 07:23 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menggelar Rakortas membahas permasalahan pascapemungutan suara pemilu 2019. Hadir dalam rapat tersebut Menkominfo Rudiantara dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. DEWI NURITA/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengkritik wacana Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, soal pembentukan Tim Hukum Nasional. Tim yang berfungsi untuk mengkaji ucapan, pemikiran, dan tindakan dari tokoh-tokoh ini, disebut Sandiaga tidak penting, dan tak dibutuhkan.

"Saya gak mau suudzon ya, takutnya nanti membuat kerjaan yang sangat tidak perlu. Kayak kurang kerjaan aja,” kata Sandiaga di rumah orang tuanya, di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin 6 Mei 2019.

Baca: Wiranto: Tim Hukum Nasional Hadapi Upaya Delegitimasi Pemilu

Pada konferensi pers di kantornya, Wiranto menyatakan pemerintah akan bertindak tegas terhadap upaya pihak-pihak yang mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, ujar Wiranto, dia akan membentuk tim hukum nasional untuk mencegah terjadinya hal-hal tak diinginkan.

"Tim ini akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto seusai menggelar Rakortas membahas masalah pascapemungutan suara pemilu 2019 di kantornya, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2019. Anggota tim ini terdiri dari pakar hukum tata negara, para profesor, doktor berbagai universitas. "Sudah saya undang, sudah saya ajak bicara."

Sandiaga menilai terdapat hal-hal yang lebih substansial ketimbang membuat tim yang menurutnya berpotensi membungkam para tokoh itu. Hal substansial bagi masyarakat saat ini, menurut dia, adalah penyedian lapangan kerja, dan stabilitas harga-harga.

Baca: Wiranto: Media yang Bantu Langgar Hukum, Kalau Perlu Kami Tutup

Pembentukan tim ini dianggapnya sebagai kemunduran. Pasalnya kebebasan berpendapat sudah dijamin oleh undang-undang. “Mengungkapkan pendapat kan sudah dijamin oleh Undang-undang,” tutur mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Berkelakar, Sandiaga menilai tim pengkaji ucapan tokoh yang digagas Wiranto tidak diperlukan, karena sudah ada warganet yang selalu mengomentari ucapan-ucapan para tokoh. “Kalau tokoh-tokoh itu ada omongan kan langsung dinilai sama netizen yang budiman."

FIKRI ARIGI | DEWI NURITA

Berita terkait

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

10 hari lalu

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.

Baca Selengkapnya

Isi Bantahan Tim Hukum Anies Soal Keterangan Sri Mulyani, Airlangga, dan Muhadjir di MK

18 hari lalu

Isi Bantahan Tim Hukum Anies Soal Keterangan Sri Mulyani, Airlangga, dan Muhadjir di MK

Apa saja yang dibantah tim hukum Anies terkait pernyataan menteri Jokowi di MK?

Baca Selengkapnya

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

22 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

Gairah Nonton Film Indonesia Meningkat, Sandiaga: Sudah Jadi Tuan Rumah di negeri Sendiri

30 hari lalu

Gairah Nonton Film Indonesia Meningkat, Sandiaga: Sudah Jadi Tuan Rumah di negeri Sendiri

Sandiaga mengatakan, kemajuan film Indonesia bisa dilihat dari angka penonton yang setiap tahun melampaui target.

Baca Selengkapnya

Respons Sandiaga soal Harga Tiket Pesawat Mahal: Itu Kelas Bisnis, Kelas Ekonomi Masih Sesuai Aturan

31 hari lalu

Respons Sandiaga soal Harga Tiket Pesawat Mahal: Itu Kelas Bisnis, Kelas Ekonomi Masih Sesuai Aturan

Sandiaga Uno merespons keluhan masyarakat soal harga tiket pesawat domestik yang dinilai lebih mahal ketimbang tiket penerbangan ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

TIm Hukum Anies-Muhaimin Ingin Buat Hotman Menangis, Hotman Paris: Saya Malah Ketawa

31 hari lalu

TIm Hukum Anies-Muhaimin Ingin Buat Hotman Menangis, Hotman Paris: Saya Malah Ketawa

Hotman melihat tim hukum Anies-Muhaimin sedang berada dalam kondisi yang kacau balau.

Baca Selengkapnya

Sandiaga Beberkan Alasan Penetapan PIK 2 Menjadi PSN

32 hari lalu

Sandiaga Beberkan Alasan Penetapan PIK 2 Menjadi PSN

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara soal penetapan pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menjadi Proyek Stratgis Nasional (PSN).

Baca Selengkapnya

Wacana PPP Gabung Koalisi Prabowo, Sandiaga Uno: Perlu Kesatuan yang Kuat

32 hari lalu

Wacana PPP Gabung Koalisi Prabowo, Sandiaga Uno: Perlu Kesatuan yang Kuat

Soal wacana PPP masuk koalisi Prabowo-Gibran, Sandiaga Uno Kutip Ceramah Gus Miftah soal perlunya kesatuan atau ukhuah yang kuat untuk kemajuan bangs.

Baca Selengkapnya

Film Horor Jadi Sorotan Usai Kontroversi Kiblat, Sandiaga: Seharusnya untuk Tingkatkan Takwa

32 hari lalu

Film Horor Jadi Sorotan Usai Kontroversi Kiblat, Sandiaga: Seharusnya untuk Tingkatkan Takwa

Sandiaga mengatakan, saat ini Kemenparekraf juga selalu berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait polemik film horor Kiblat.

Baca Selengkapnya

Apa Alasan Tim Hukum Nasional AMIN Minta 4 Menteri Jadi Saksi di MK?

33 hari lalu

Apa Alasan Tim Hukum Nasional AMIN Minta 4 Menteri Jadi Saksi di MK?

Pemanggilan empat menteri untuk mengetahui hal-hal mengenai bantuan sosial.

Baca Selengkapnya