TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai hasil Ijtima Ulama III yang meminta diskualifikasi terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, terlalu berlebihan. "Ya itu terlalu berlebihan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresiden Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019.

Baca juga: Setara Institute Anggap Hasil Ijtima Ulama III Tak Perlu Dipatuhi

Pramono menuturkan diskualifikasi terhadap salah satu peserta pemilu harus dilakukan melalui undang-undang. Pemilu, kata dia, diatur dalam UU Pemilu.

Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional Ketiga telah selesai dilaksanakan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 1 Mei 2019. Ijtima ulama pro-calon presiden Prabowo Subianto ini menelurkan lima poin utama yang dibacakan di akhir musyawarah oleh Ketua Dewan Pengarah Ijtima Ulama 3, Yusuf Martak.

Di poin pertama, mereka sepakat bahwa di pemilihan presiden 17 April lalu telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Atas dasar itu, mereka merekomendasikan poin kedua, yakni agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, untuk mulai bergerak mengajukan keberatan tentang adanya kecurangan.

Pada poin ketiga, Yusuf Martak dan kawan-kawan mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Baca juga: Moeldoko: Saya Harus Tegas, Ini Negara Hukum Bukan Negara Ijtima

Pada poin keempat, mereka mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar'i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan. "Termasuk perjuangan pembatalan atau diskualifikasi paslon capres cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam Pilpres 2019," kata Martak.

Adapun poin kelima Ijtima Ulama memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan, kejahatan, serta ketidakadilan adalah bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar konstitusional serta sah secara hukum. Hal ini dilakukan dengan dengan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat.