Setara Institute Anggap Hasil Ijtima Ulama III Tak Perlu Dipatuhi

Reporter

Fikri Arigi

Editor

Amirullah

Jumat, 3 Mei 2019 11:06 WIB

Hendardi. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai keputusan Ijtima Ulama III adalah produk politik yang tidak perlu dipatuhi oleh siapapun. Menurut dia, keputusan itu adalah pendapat sekumpulan elit politik yang mengatasnamakan ulama Indonesia untuk tujuan politik praktis dan jauh dari semangat memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan.

Baca: Bawaslu Minta Ijtima Ulama Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu

"Keputusan itu lebih merupakan ekspresi dari kelompok masyarakat dan bagian dari kritik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019, yang secara umum telah dilaksanakan dengan prinsip keadilan Pemilu," tutur Hendardi melalui keterangan tertulis, Jumat 3 Mei 2019. Di situsnya, Setara Institute menulis sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mempromosikan pluralisme, humanitarianisme, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Ijtima Ulama III dilangsungkan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 1 Mei 2019. Ijtima ini menghasilkan lima poin utama, yang salah satunya meminta BPN Prabowo - Sandiaga, untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya kecurangan dan kejahatan dalam pemilu.

Hendardi menilai keputusan Ijtima Ulama III lebih menyerupai provokasi elit kepada publik untuk melakukan perlawanan dan mendelegitimasi kinerja penyelenggara pemilu. Sekalipun kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, Hendardi menilai memandu gerakan yang melawan produk kerja demokrasi, termasuk menggagalkan proses pemilu. Aparat keamanan dinilainya dapat mengambil tindakan hukum.

Advertising
Advertising

Jika ada kecurangan, pelanggaran, kata Hendardi, semua itu perlu diselesaikan melalui mekanisme demokratik yang tersedia.

Baca: Moeldoko: Saya Harus Tegas, Ini Negara Hukum Bukan Negara Ijtima

Lebih jauh, Hendardi mengatakan, lima butir keputusan Ijtima Ulama menunjukkan inkonsistensi. Di satu sisi mendorong kubu Prabowo Subianto - Sandiaga menempuh jalur legal-konstitusional, tetapi di sisi lain tanpa mau repot beracara di Mahkamah Konstitusi. Hasil kesepakatan sejumlah elit ini, dianggapnya hanya mempertegas praktik politisasi agama oleh sejumlah elit.

Berita terkait

SETARA Institute Minta Polda Metro Jaya Terapkan Restorative Justice atas Laporan Penistaan Agama oleh Gilbert Lumoindong:

7 hari lalu

SETARA Institute Minta Polda Metro Jaya Terapkan Restorative Justice atas Laporan Penistaan Agama oleh Gilbert Lumoindong:

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan menyebut seharusnya polisi mengabaikan dan tidak menindaklanjuti laporan terhadap Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya

SETARA Minta Warga tidak Beri Cap Sesat pada Jemaah Masjid Aolia yang Idul Fitri Lebih Awal

23 hari lalu

SETARA Minta Warga tidak Beri Cap Sesat pada Jemaah Masjid Aolia yang Idul Fitri Lebih Awal

Jemaah Masjid Aolia yang menetapkan Idul Fitri lebih awal harus dilihat dalam perspektif UUD Tahun 1945 yang menjamin kebebasan beribadah

Baca Selengkapnya

SETARA Institute: Jemaah Masjid Aolia Punya Hak untuk Beribadah Sesuai dengan Keyakinannya

23 hari lalu

SETARA Institute: Jemaah Masjid Aolia Punya Hak untuk Beribadah Sesuai dengan Keyakinannya

Jemaah Masjid Aolia di Gunungkidul merayakan hari raya Idul Fitri pada Jumat, 5 April 2024, lebih cepat dari putusan pemerintah RI.

Baca Selengkapnya

Setara Institute Sebut RPP Manajemen ASN Berpotensi Mengulang Praktik Dwifungsi ABRI

45 hari lalu

Setara Institute Sebut RPP Manajemen ASN Berpotensi Mengulang Praktik Dwifungsi ABRI

SETARA Institute menilai RPP Manajemen ASN ini mengkhianati amanat Reformasi 1998 yang menghapus Dwifungsi ABRI.

Baca Selengkapnya

SETARA Institute Berikan 4 Catatan soal RPP Manajemen ASN, Singgung Komitmen Reformasi TNI-Polri

45 hari lalu

SETARA Institute Berikan 4 Catatan soal RPP Manajemen ASN, Singgung Komitmen Reformasi TNI-Polri

SETARA Institute minta penyusunan RPP ASN tidak didorong untuk membuka TNI-Polri mengokupasi jabatan pemerintahan yang jadi tugas dan fungsi ASN.

Baca Selengkapnya

Jokowi Diserbu Kritikan Buntut Berikan Prabowo Gelar Jenderal TNI Kehormatan, KontraS: Gelar yang Tidak Pantas

1 Maret 2024

Jokowi Diserbu Kritikan Buntut Berikan Prabowo Gelar Jenderal TNI Kehormatan, KontraS: Gelar yang Tidak Pantas

Sejumlah protes dan kritikan datang dari berbagai kalangan usai Jokowi memberikan gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

27 Februari 2024

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

Perdebatan rancangan KUA untuk pernikahan semua agama yang diajukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ini pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

Soal Rencana KUA Jadi Tempat Pernikahan Semua Agama, Apa Kata SETARA Institute?

27 Februari 2024

Soal Rencana KUA Jadi Tempat Pernikahan Semua Agama, Apa Kata SETARA Institute?

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, mengatakan rencana KUA jadi tempat pernikah semua agama harus dituangkan dalam PP atau Perpres.

Baca Selengkapnya

Wali Kota Klaim Depok Rumah Keragaman Budaya dan Agama

26 Desember 2023

Wali Kota Klaim Depok Rumah Keragaman Budaya dan Agama

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan kotanya adalah rumah keragaman budaya dan agama

Baca Selengkapnya

Anies-Muhaimin Teken Pakta Integritas Ijtima Ulama

15 Desember 2023

Anies-Muhaimin Teken Pakta Integritas Ijtima Ulama

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meneken Pakta Integritas Ijtima Ulama.

Baca Selengkapnya